Standar Akuntansi Keuangan, Jenis, dan Isu yang Berlaku di Indonesia

Yuni Oktaviani

Sri Dewi Wahyundaru

S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Standar Akuntansi Keuangan,Jenis,dan Isu Yang Berlaku di Indonesia

Standar akuntansi keuangan adalah desain dan metode penyusunan laporan keuangan, yang merupakan aturan standar untuk menyajikan suatu perusahaan atau informasi keuangan  perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan mencakup penjelasan dan interpretasi atas standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Indonesia, serta undang-undang dan peraturan  pasar modular untuk perusahaan yang berada di bawah pengawasannya. Standar akuntansi Indonesia berhubungan dengan teori global yaitu International Financial Reporting Standards. DSAK IAI menyatakan bahwa sudah menjadi tugas Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara untuk meminimalkan perbedaan antara kedua standar tersebut. Integrasi standar akuntansi keuangan dan standar pelaporan keuangan internasional diharapkan dapat secara signifikan mengurangi perbedaan antara kedua standar akuntansi di tingkat lokal dan global, sehingga deskripsi publik tentang transaksi di pasar modular bersifat informatif.Dapat membantu perusahaan yang bertanggung jawab. Kualitas internasional tersedia dalam pelaporan keuangan.

 

 

JENIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN:

1. PSAK IFRS

PSAK IFRS (Standar Akuntansi untuk Standar Pelaporan Keuangan Internasional) adalah standar akuntansi yang  mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional dan diterapkan di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan adalah nama lain dari standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2012. Standar ini menjadi tolak ukur dalam penyusunan, pencatatan, penyajian, dan pengolahan laporan keuangan. Membuat informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. Yayasan Standar Akuntansi Keuangan digunakan oleh perusahaan yang akuntabel secara publik. Kedua perusahaan sudah terdaftar di pasar modular dan perusahaan masih dalam eksposur pendaftaran pasar modular. 

Manfaat memperkenalkan IFRS: 

• Memberikan informasi  berkualitas di pasar modular internasional
• Hapus hambatan untuk operasi modular internasional dengan mengurangi kesenjangan dalam persyaratan pelaporan keuangan
• Mengurangi biaya pelaporan keuangan dan analisis keuangan perusahaan multinasional  untuk analisis.SAK ETAP

2. SAK ETAP 

adalah standar akuntansi untuk perusahaan yang tidak bertanggung jawab kepada publik. Standar ini berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, seperti entitas relevan yang  menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum untuk penggunaan eksternal. Entitas tidak bertanggung jawab merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS, yang  tidak mencakup aset tetap, aset tidak berwujud, dan penilaian  laporan laba rugi komprehensif. Standar akuntansi IFRS yang disederhanakan  tidak memasukkan opsi untuk menggunakan nilai revaluasi (wajar), juga tidak mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan, karena biaya pajak diakui sebesar jumlah pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kelebihan SAK ETAP: 

• Standar akuntansi ini dianggap lebih sederhana karena sebagian besar siklus akuntansi menggunakan konsep biaya perolehan. Format ini juga  sederhana dari perspektif akuntansi dan relatif tidak berubah selama bertahun-tahun. Anda dapat mengaudit laporan keuangan Anda dan mendapatkan umpan balik, sehingga Anda dapat menggunakan laporan keuangan Anda untuk menarik kepercayaan investasi dan mengembangkan bisnis Anda.

3. PSAK Syariah

Dari namanya, kita dapat melihat bahwa standar akuntansi  ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum agama Islam (Syariah). PSAK Syariah digunakan oleh perusahaan yang melakukan transaksi syariah, baik lembaga syariah maupun  non syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan sesuai dengan model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). PSAK Syariah mengatur penyajian laporan keuangan bergaya Syariah dan kriteria tertentu untuk transaksi Syariah seperti Muharabaha, Musyarakah, Muharaba, Salam dan Istishna, berdasarkan kerangka konseptual untuk pelaporan dan pengungkapan.

4. SAP

Standar akuntansi pemerintah. Standar  ini juga telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah bagi instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah. Standar ini dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan good governance dan mencegah korupsi.

 

 TUJUAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

• Untuk konsistensi laporan keuangan
• Memudahkan pembuatan laporan keuangan
• Memudahkan auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda.

Berikut adalah berbagai standar akuntansi  yang diterapkan di Indonesia. Akuntan tidak hanya perlu mempertanggungjawabkan standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga  memahami perbedaan antara standar yang berlaku tersebut. Anda dapat menggunakan standar akuntansi ini untuk meningkatkan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan Anda.

 

Departemen Akuntansi menyelenggarakan serangkaian forum akuntansi pada 17 Oktober 2020. Isu  akuntansi keuangan saat ini telah dipilih sebagai topik diskusi. Dimediasi oleh instruktur akuntansi di Fakultas Ekonomi, anggota Fakultas Ekonomi, Dewan Standar Akuntansi  Lembaga Keuangan Indonesia, dan dimoderatori oleh instruktur akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perdebatan dimulai dari dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaporan keuangan. Dia mengatakan dampak utama pandemi pada pelaporan keuangan adalah penurunan aset. Tanggapan terhadap situasi ini termasuk pedoman bagi organisasi dalam menerapkan PSAK 8, 68, 71, dan perbaikan untuk PSAK 73 yang dikeluarkan oleh DSAKIAI. Pemerintah Indonesia dan otoritas jasa keuangan juga telah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk mengatasi masalah ini. Selain topik pandemi, update terkini standar akuntansi Indonesia dan perkembangan standar akuntansi ke depan akan disajikan secara interaktif. Beliau juga memberikan topik penelitian yang menarik dengan wawasan tentang dampak pandemi Covid 19 terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan. Acara ini  menarik lebih dari 500 peserta dari kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat umum.

DASAR HUKUM

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Keuangan dalam pasal 32,bahwa bentuk dan  isi laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan negara atau anggaran pendapatan daerah disusun atau disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

HARAPAN

Sehingga asa dalam perusahaan ini merupakan pemerintah indonesia membuka wawasan yg luas mengenai efek pandemi Covid—19 terhadap akuntansi & pelaporan keuangan dan bisa mengatasi perseteruan akuntansi ketika ini.