Beberapa waktu belakangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sering mendapatkan sorotan tajam dari banyak pihak menyusul persoalan sembako, khususnya minyak goreng yang langka yang tak kunjung teratasi. Padahal permasalahan ini sudah berlangsung sejak 2021 lalu dan masih menemui jalan buntuk hingga saat ini. Pihak Kemendag semakin diserang oleh beragam kritik karena memberikan tuduhan adanya penimbun minyak goreng di tengah-tengah masyarakat. Banyak pihak yang menganggap tuduhan tersebut tidak berdasar, sementara di saat yang sama kinerja Kemendag dianggap masih belum maksimal dalam mengatasi masalah tersebut.
Inspektur Jenderal Kemendag, Didid Noordiatmoko, mengatakan ada masalah baru terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yaitu panic buying, menurutnya masyarakat membeli minyak goreng melebihi kebutuhan karena takut kesulitan mendapatakannya lagi dengan harga terjangkau.
Banyak pihak yang melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kemendag tersebut, salah satunya adalah aktivis Nicho Silalahi, menurutnya pernyataan Kemendag tersebut bodoh dan justru membuat malu Presiden Joko Widodo. Kritiknya tersebut langsung ditujukan kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yang menurutnya secara kinerja tidak mampu menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Nicho menulis di akun twitter miliknya “Ini Mendag Bodohnya kelewatan, padahal dia punya otoritas lebih, namun kinerjanya hanya buat malu pak @jokowi yang menyalahkan masyarakat, padahal masyarakat itu jangankan untuk stok buat kebutuhan sehari-hari saja masih kesulitan”, dikutip Selasa (8/3/2022). Dirinya bahkan menuding bahwa pihak yang menimbun minyak goreng bukanlah masyarakat, melainkan partai politik, Partai politik yang dimaksudnya sendiri diiduga adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang beberapa wakty terakhir dikabarkan DPD-nya di Bekasi menggelar pasar murah yang menjual ratusan liter minyak goreng kepada masyarakat.
Sebelumnya Nicho juga pernah menanggapi tentang kelangkaan minyang goreng dengan memberikan saran. Selain Nicho, ekonom senior Rizal Ramli juga turut berekasi keras atas pernyataan Kemendag yang dianggap menyalahkan rakyat tersebut. Menurutnya Kemendag asal bicara, tidak becus dalam bekerja dan sering kali salah dalam menganalisa, namun saat ini malah menyalahkah rakyat.
“Ini apaan sih? Kementerian asal nyeplak, tidak bisa kerja dan analisa salah terus, malah menyalahkan masyarakat, keterlaluan” tulis Rizal dalam akun Twitternya, dikutip Selasa (8/3/2022). Rizal menilai Kemendag asal bicara, karena menurutnya mayoritas rakyat Indonesia memiliki penghasilan harian sehingga tidak mungkin mampu menimbun stok minyak goreng. “Pendapatan mayoritas rakyat kita itu harian, tidak punya uang untuk menimbun!” tegasnya.
Sementara itu, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Muhammad Said Disu, juga turut membantah pernyataan Kemendag yang menuduhkan kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh adanya ‘penimbun’ di tengah masyarakat. Menurutnya, terdapat empat alasan mengapa masyarakat tidak mungkin melakukan hal tersebut, salah satunya adalah jatah masyarakat membeli minyak goreng hanya dua liter. “Logika mana rakyat menimbun minyak goreng? Jatah beli hanya 2 liter”, katanya di Twitter, dikutip Selasa (8/3/2022). Selain itu, alasan lainnya adalah harga Rp 4-5 ribu per liter minyak goreng.
Alasan selanjutnya, menurutnya stok minyak goreng yang murah sekalipun sulit didapatkan, kecuali oleh beberapa partai politik, dalam hal ini kembali diduga bahwa partai politik yang dimaksud adalah PSI. Alasan terakhir yang membantah pernyataan Kemendag tersebut menurutnya bahwa tempat membeli minyak goreng murah sangat terbatas, selain itu untuk mendapatkan minyak goreng tersebut masyarakat juga diharuskan untuk mengantri.
Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana juga ikut menyoroti pernyataan Kemendag tersebut. Menurut Panca, dirinya heran mengapa Kemendag justru menyalahkan rakyat, lebih lanjut, dia bahkan menyindir bahwa justru pihak yang menimbun minyak goreng tersebut adalah pihak Kemendag itu sendiri. “Sudah gila, tidak malu-malu lagi menyalahkan rakyat, jangan-jangan di rumah pejabat Kemendag disembunyikan. Benarkan?” cuitnya di Twitter, dikutip Selasa (8/3/2022).
Sementara itu, pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) justru menuntut agar Kemendag perlu membuktikan pernyataannya yang menuduh masyarakat menimbun minyak goreng tersebut, hal ini disampaikan oleh pengurus harian YLKI Agus Suyanto pada Selasa (8/3/2022). “Pernyataan dari Kemendag perlu dibuktikan apakah memang itu terjadinya di masyarakat atau di tingkat yang lebih tinggi misalnya di pedagang atau di distributor”, kata Agus.
Menurutnya, dugaan tersebut terlihat tidak beralasan cukup kuat mengingat kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk menampung minyak goreng tersebut tidaklah banyak, berbeda halnya jika masyarakat tersebut berniat untuk menjual kembali minyak yang telah didapatkannya.
