Akankah dengan DOB Dapat Menjawab Permasalahan di Tanah Papua ?

Baru-baru ini kita dikagetkan dengan kehadiran 3 provinsi baru di Indonesia yakni : papua selatan, papua tengah, dan papua pegunungan.  Dalam pembentukan ketiga provinsi ini dimuat dalam  rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru yang kemudian disetujui menjadi undang-undang.

 Pengesahan ini diputuskan dalam sebuah rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat. Dengan kehadiran rancangan ketiga undang-undang ini maka Indonesia akan memiliki 37 provinsi sekaligus. 

Bagi Sebagian besar orang papua dengan kehadian pemekaran di tanah papua sama sekali tidak menjawab keresahan yang terjadi di tanah papua malah sebaliknya menjadikan luka yang perih dan rasa sakit yang mendalam yang tak kunjung sembuh, mungkin bagi 

Sebagian orang papua  ada yang mendukung Dob tak lain karena keterpaksaan, ancaman elit politik, ataukah jika tidak mendukung Dob maka jabatan bisa dicopot dalam kursi jabatan tertentu. 

Padahal jika mau dilihat Kembali kehadiran dob inilah yang menjadi sisi gelap bagi eksistensi orang papua karena tidak sepenuhnya menjawab apa yang orang papua mau. 

Bagi saya Pemerintah pusat sama sekali naif dan kurang jeli tidak secara langsung melibatkan orang papua dan menanyakan langsung apa yang orang papua mau? 

Ataukah sudah menanyakan namun terjadi secara sepihak, sebaliknya hanya membabibuta mungkin bagi mereka di pemerintah pusat kebijakan serupa yang dibuat itu tepat, tepat karena itu program dari jakarta bukan program untuk orang papua. Secara letak geografis beda jauh beda Jakarta beda papua.

Sebelum bicara DOB mesti ada daerah yang perlu dibenahi

Di provinsi papua dan papua barat masih perlu dilakukan pembenahan, mesti menjadi tugas dari pemerintah pusat, sebelum memekarkan kedua provinsi ini. tidak punya indicator yang jelas. 

Mungkin bagi pemerintah pusat baik namun bagi papua sendiri tidak bukan hanya itu persoalan jaringan dan sampah pun masih kerap menjadi masalah di papua contohnya di Nabire sejumlah warga merasa sangat kecewa, sibuk urus pemekaran sedangkan kondisi di daerah sangat tidak mupuni  hal ini bertolak belakang  dengan Salah satu unsur dasar pembentukan dob yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yakni potensi daerah yang didalamnya memuat 1 persyaratan utama yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai indeks pembangunan manusia (IPM). Bukan hanya sampai disini IPM tidak hanya dilihat dari beberapa sisi saja tapi berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, Kesehatan dan kesejahteraan bahkan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilihat.

Bukan berarti dengan khadiran pemekaran di Papua dapat mendongkrak IPM di Papua, malah sebaliknya pemerintah Keliru, tidak ada indicator yang jelas. IPM mempunyai 4 hal yang mesti dilihat namun tidak usah sampai melihat 4 hal sekaligus cukup dua hal saja ini saja udah colaps.

Masalah Produktifitas

Apakah orang papua sudah produktif ? produktif memiliki arti yang berbeda untuk setiap orang yang berbeda dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Produktivitas sendiri dapat berupa keterampilan, disiplin, sikap mental, etika kerja. Jangan jauh-jauh bahas produktivitas di tanah papua ? apakah kemampuan literasi di papua sudah memadai, yang didukung dengan tingkat Kesehatan asupan nutrisi yang cukup? Sesuai dengan pepatah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, begitu literasi di papua akan semakin baik jika didukung dengan Kesehatan yang memadai. Data Indeks literasi membaca menempatkan papua Barat pada urutan ke-28  dari 34 provinsi  dengan indeks total 23,27% dan sementara papua dengan indeks 13,72 sangat beda jauh dengan kepulauan Riau dengan indeks 46,27% menempati urutan pertama kita melihat sejauh mana di papua masalah Pendidikan masih menjadi masalah utama, bagaimana kita orang papua mau produktif ? Sedangkan penerimaan akses Pendidikan kepada masyarakat papua masih sangat terbatas begitu juga dengan pelayanan kesehatan. 

Masalah lain bagaimana kita melihat dinamika literasi di provinsi papua sebenarnya memiliki banyak permasalahan yang dihadapi bukan hanya tentang kemampuan baca tulis bukan juga hanya tentang Pendidikan tingkat formal tapi mempunyai pandangan kompleks mencakup konteks sosial yang lebih luas. literasi juga menjadi indicator kemajuan suatu daerah dengan demikian orang papua mempunyai peluang dalam menangkap tantangan di masa depan.

Dalam Hal Pemerataan 

Apakah orang papua sudah memiliki kesempatan yang sama ?

Ketua DPR, Puan Maharani juga bilang bahwa UU Pemekaran dijadikan untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di papua ? Namun faktanya apa ? kita bisa lihat sendiri, sebelum pemekaran saja di papua sudah hancur belum lagi jika terjadi pemekaran. 

Yang ada pengangguran dimana-dimana, kemisikinan kembali merajarela dan sementara itu kesejahteraan pembangunan lebih banyak di seantero pulau Jawa sementara di Kawasan Timur khususnya di papua hanya Sebagian kecil. Maka dalam hal ini pemerintah gagal dalam mencapai mempersepsikan gagasannya. 

Sebenarnya Pemerataan di papua bukan tentang pembangunan infrastruktur saja seperti yang kita lihat seperti jalan trans papua yang ada di papua. 

Permasalahanya terbilang kompleks tidak hanya dengan membalikan telapak tangan. Apa yang orang papua mau sebaiknya ditanyakan secara langsung, bukan hanya melibatkan segelintir orang papua sebagai perwakilan ke Jakarta yang diangap sebagai tokoh-tokoh papua dalam perwakilan masyarakat papua, secara jelas tidak adil dan menyeluruh. 

Yang pada akhirnya berujung pada pro dan kontra di kalangan masyarkat papua. Karena dianggap mewakili kepentingan elit di papua.