Penundaan Pilkada Aceh menimbulkan perseteruan antara Eksekutif (Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf) dan Faksi Legislatif (Fraksi Partai Aceh, DPRA). Terdapat gugatan yang diberikan untuk Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pembatalan keputusan MK yang memperbolehkan adanya Calon Independen dalam Pilkada Aceh 2011. Hal tersebut dinilai kurang sesuai karena uji materi pasal 256 UU PA (calon independen) bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menimbulkan konflik regulasi di Aceh jelang Pilkada. Peristiwa tersebut menjadi tidak kondusif ketika mahasiswa dan masyarakat Aceh menggelar aksi damai untuk menuntut dihentikannya Pilkada Aceh sementara waktu hingga ada penyelesaian konflik regulasi. Aksi damai ini diikuti sekitar 8.000 orang.
           Selain aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa, peristiwa tersebut diiringi dengan adannya peningkatan tindak kekerasan serta aksi penembakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Melihat perkembangan situasi tersebut, Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh makin meluas. Alasannya, keamanan di Aceh semakin memburuk yang ditandai dengan serangkaian kasus penembakan. Dengan demikian permasalahan Pilkada Aceh secara tidak langsung telah menganggu keamanan daerah Aceh.
           Berdasarkan rapat kerja antara Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh-Papua dengan berbagai pihak di Kompleks Gedung DPR, Kamis (16/2/2012), menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Aceh masih diselimuti berbagai ancaman keamanan baik menjelang, saat pencoblosan, maupun pascapilkada.Pertemuan itu diikuti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary, perwakilan Badan Pengawas Pemilu, dan Pemerintah Provinsi Aceh.
           Terkait dengan hal tersebut diharapkan Pemerintah Aceh segera meredam setiap gesekan politik, sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat menghambat kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi itu. “Gesekan politik tersebut dapat dilakukan melalui berbagai teknik persuasif agar tidak menimbulkan konflik politik yang dapat merugikan atau menghambat suksesnya penyelenggaraan pilkada," katanya di Banda Aceh, hari ini. Hal itu disampaikan Diah Angraini saat memimpin apel Korpri yang dihadiri ratusan pegawai negeri sipil jajaran Sekretariat Provinsi Aceh.
           Sementara itu KIP Aceh telah melakukan koordinasi dengan masing-masing tim sukses atau tim pemenangan para calon kandidat yang akan diumumkan oleh KIP pada tanggal 8 Maret 2012 nantinya. Hal tersebut dilakukan oleh KIP untuk mengurangi konflik yang akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada pada 9 April 2012 nantinya, ini semua juga tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak keamanan maupun semua elemen masyarakat lainnya, terang Ilham. (sani)
Â
