Jayapura, Kompasina.com- Rumpun pelajar mahasiswa siriwo mapia piyaiye Topo Wanggar (RPM SIMAPITOWA) Di Jayapura menyatakan Menolak Jalan trans Nabire, menou hingga tembus mapia, Kabupaten Dogiyai.
"Dengan adanya pemekaran 6 provinsi di tanah papua, tentu ini akan menggangu eksistensi sumber daya dalam dan sumber daya manusia, Atas dasar itu, Kami Rpm simapitowa di jayapura dengan tegas Menolak Perencannan Pembanguna jalan Trans Nabire- Menou Hingga ke Mapia," Hal ini dikatakam ketua rpm simapitowa jayapura Oktopianus Petege kepada media ini pada Sabtu (11/5/2024).
Menurutnya, Jalan trans Nabire menuju dogiyai sudah ada, Jika jalan itu di buka lagi lewat menou mmenuju mapua, Itu pihaknya menduga ada kepentingan lain.
"Jalan trans nabire menuju dogiyai inikan sudah ada, Tidak perlu lagi buka jalan lewat menou ke mapia, jika rencana pembukaan itu terjadi maka kami duga ini pasti ada keperluaan lain yang ingin menguasai daerah kami," katanya.
Terlepas dari itu, Pihaknya juga menolak segala bentuk perusahaan yang masuk ke wilaya simapitowa, menurut mereka perusahaan Hanya merusak kehidupan masyarakat serta merusak Hutan yang masih tersisah.
"Terlepas dari hal diiatas, Kami juga menolak segala bentuk perusahaan yang masuk di wilaya simapitowa, bagi kami jika perusahaan masuk ke wilaya kami tidak akan ada jamina hidup bagi masyarakat kecil yang ada hanya Korban dan korban, Untukj itu dengan tegas kami menolak segala bentuk perusahaan yang masuk di wilaya kami," Tegasnya.
Di Tempat yang sama, Pembina Organisasi Rpm simapitowa di jayapura, Donatus Boga, juga menyampaikan pernyataan yang sama, ia turut dukung apa yang di Nyatakan oleh Anggota rpm simapitowa, Menurutnya Perusahaan tidak akan memberikan jamina hidup, Justru tanah milik rakyat yang akan habis.
"Sebagai bPembina tentu saya dukung dengan apa yang telah di nyatakan oleh Rpm simapitowa di jyapaura, Bagi kami  tanah adalah kehidupan, kami tidak ada Planet laibn selain Planet Bumi, Jadi kami Ikut dukung dengan sikap Rpm simapitowa," Katanya.
Lebih lanjutnya, Ia mengatakan, Pemerintah kabuupaten serta pemerintah provinsi Stop memberikan Iziin izin kepada penguasa untuk Kuasai rakyat papua
"Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jangan coba coba untuk memberikan Iziin sepihak kepada perusahaan atau puihakk penguasa, untuk hancurkan berantakan Rakyat papuua, di papua tengah," Tegasnya.
Untuk di ketahui jika tak diindahlkan maka pihaknya akan melakukan aksi besar besaran di papua tengah.
Penulis Novertina Iyai
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
