Mohon tunggu...
Yuli Afriyandi
Yuli Afriyandi Mohon Tunggu... wiraswasta -

Bekerja di sebuah Lembaga Swadaya Pengembangan Masyarakat PINBUK DIY. Saat ini masih menempuh pendidikan Pascasarjana di UII.

Selanjutnya

Tutup

Catatan Artikel Utama

Menuju Ekonomi Berkeadilan

22 April 2015   10:45 Diperbarui: 17 Juni 2015   07:48 68
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Warisan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya adalah kesenjangan ekonomi yang makin meningkat. Walaupun kita ketahui pemerintahan sebelumnya kerap sesumbar bahkan jumawa menginformasikan angka pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.  Dan selama 10 tahun memimpin, SBY dengan bangga menyatakan telah berhasil meningkatkan jumlah kelas menengah baru.

Tapi, sadarkah kita bahwa sesungguhnya angka pertumbuhan ekonomi itu hanya ilusi. Lihatlah data BPS menunjukkan dalam 10 tahun pemerintahan SBY tingkat rasio gini Indonesia justru meningkat tajam. Rasio gini adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Pada 2005, rasio gini Indonesia sebesar 36,3 persen, meningkat menjadi 41,3 persen pada 2013.

Dari sini tentu kita bertanya apa sebenarnya hakikat kebijakan ekonomi yang telah dijalankan?

Berangkat dari sistem ekonomi apa sesungguhnya bangsa ini dalam menjalankan agenda-agenda pensejahteraan rakyat?

Apakah amanah Pancasila terutama sila kelima yakni menciptakan keadilan sosial yang disebut juga keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, serta amanah UUD 1945 yang mewajibkan kemakmuran bagi rakyat dapat diwujudkan?

Pertanyan-pertanyaan inilah yang kemudian dijawab dan digambarkan dengan tajam dalam buku Menuju Ekonomi Berkeadilan ; Pergolakan Pengaruh Ekonomi Neoliberal Vs Ekonomi Kerakyatan yang terbit April 2015.

Di dalam buku yang berisi tulisan esai tentang banyak hal terkait dengan pergolakan kebijakan ekonomi yang sarat dengan agenda-agenda neoliberal di masa pemerintahan SBY. Sehingga, amanah Pancasila dan UUD 1945 di abaikan, hak rakyat dalam mendapat kesejahteraan diberangus oleh sekelompok kecil karena kebijakan yang mengenyampingkan ruh sistem ekonomi kerakyatan.

Kebijakan privatisasi sektor urat nadi bangsa ini, agenda liberalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan, justru bukan menguatkan sendiri perekonomian rakyat, malah justru menjadi ancaman serius. Dan celakanya ketidakberdayaan bangsa ini dalam menghadapi persaingan global justru tidak disadari oleh pemerintah.

Inilah sedikit gambaran dari buku kecil yang berisi tamparan keras bagi kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya. Harapannya tentu tidak hanya menjadi pencerah bagi pemerintahan saat ini, tapi sebagai PR penting untuk membenahi keropos ideologi keekonomian agar kembali kepada semangat yang dicetuskan oleh para founding father.

Untuk itu, buku ini menarik untuk anda miliki, karena tidak hanya berisi gambaran teori, tapi juga gagasan dari realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di tuliskan dengan gaya bahasa lugas dan tentunya dengan membacanya akan memunculkan kegeraman-kegeraman sekaligus pencerahan.

INFO BUKU:

Judul : Menuju Ekonomi Berkeadilan; Pergolakan Pengaruh Ekonomi Liberal Vs Ekonomi Kerakyatan.

Tahun Terbit : Januari 2015

Penerbit: Trussmedia Grafika

Halaman: 192

ISBN : 978-602-0992-01-3

Harga : Rp. 45.000,- (Belum Ongkos Kirim)

Cara Pemesanan:

Ketik: MEB (spasi) Nama Anda (spasi) Alamat Pengiriman

Kirim ke Hp: 0852 2848 9956

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun