Apakah Hukum Internasional Layak Disebut sebagai Hukum?

Norma hukum primer adalah hukum yang mengatur sesuatu atau memerintahkan masyarakat dan/atau seseorang untuk berlaku sebagaimana mestinya, sedangkan norma hukum sekunder berisi mitigasi apabila norma hukum primer dilanggar. Singkatnya, norma hukum sekunder dikenal sebagai ancaman penghukuman bagi pelanggar hukum.

Gambaran Umum Sanksi Pada Hukum Internasional

"Fitur" utama sebuah hukum yang umumnya dikenal masyarakat adalah konsekuensi dari dilanggarnya suatu hukum. Karakteristik penghukuman dari hukum internasional jelas berbeda dengan hukum nasional. 

Dalam hukum nasional terdapat badan-badan yang bertugas untuk menegakan hukum di wilayah kedaulatan negara-nya, seperti kepolisian dan kejaksaan yang kompeten untuk melakukan investigasi seperti penyelidikan dan penyidikan (dua kata berlaku dalam sistem hukum Indonesia), dan kehakiman yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan di persidangan. 

Dengan adanya badan-badan tersebut, hukum nasional dapat dikatan relatif terjamin untuk dipatuhi. Tidak seperti hukum nasional, hukum internasional tidak memiliki badan-badan penegak hukum.

Perjanjian Westphalia 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa menjadi titik awal lahirnya negara-negara baru dan konsep kedaulatan. Abad ke-20 merupakan era deokolonisasi yang ditandai dengan bermunculannya negara-negara merdeka sekaligus penuntutan kesamaan kedaulatan yang kemudian memengaruhi pandangan para pemimpin negara terhadap negara-negara yang mereka pimpin. 

Oleh sebab itu muncul pemikiran dan keinginan yang kuat agar setiap negara tidak mengganggu kedaulatan negara lainnya, termasuk bertindak layaknya penegak hukum diatas negara lain, dan tidak menetapkan penghukuman dalam suatu perjanjian anta negara layaknya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

Itulah mengapa tidak terdapat aturan penghukuman tertulis bagi negara yang melanggar perjanjian internasional, yang mana hal tersebut menjadikan hukum internasional berbeda karakternya dengan hukum nasional yang kita miliki. Kita melihat negara direfleksikan sebagai quasi-manusia (seakan-akan manusia) yang bisa melakukan apapun, dan memiliki hak serta kewajiban dal pergaulannya.

Sebagaimana yang kita ketahui, manusia cenderung akan menjaga citra dilingkungannya agar manusia tersebut dapat memperoleh kenyamanan dalam hidupnya. Sesekali jika reputasi-nya tercemar, maka lingkungan sekitar akan melihat orang tersebut sebagai seseorang yang patut diwaspadai, bahkan dijauhi dari masyarakat. 

Reaksi ini disebut sebagai sanksi sosial, yang mana akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki citra tersebut, atau lebih buruknya lagi citra-nya tidak dapat diselamatkan.

Contoh Empirik Yang Pernah Terjadi di Dunia Penerbangan Dalam Negeri