Sebuah harian Vietnam "penelitian Sosial " ,mengutip juga dari berita harian Vietnam lainnya "kinhtedothi" mengatakan tentang IKN,
"Tantangan ambisi Untuk Memindahkan Ibu Kota Indonesia"
Menurut saya lebih banyak optimis proyek IKN berkembang dengan baik meski ada pesimisme.
Dari 466 triliun rupiah ($31 miliar) biaya konstruksi yang diproyeksikan, Indonesia berharap 80% dari pendanaan sektor swasta dan negara-negara kaya.
Investor Jepang saat mengunjungi kawasan dekat lokasi istana presiden baru di hutan Kalimantan Indonesia, hanya bisa melihat tanda putih dengan tulisan "titik nol" pusat ibu kota masa depan Nusantara.
"Ini membuat sulit untuk menemukan ide investasi," salah satu peserta, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada Nikkei Asia.
Presiden menegaskan lagi dalam pidato 16 Agustus, menjelang HUT ke-77 “Pembangunan sektor pemerintahan bagian tengah dibiayai oleh APBN, 80% mengundang investor swasta berpartisipasi".
Indonesia telah menganggarkan Rp 23 triliun, sebagian untuk pekerjaan umum, termasuk jalan tol, kantor Presiden dan tempat tinggal Pemerintah lainnya.
Pemerintah Indonesia juga mengadakan sejumlah pertemuan khusus dengan perwakilan investor asing, seperti Taiwan Hon Hai Precision Industry alias Foxconn, dan pembuat baja Posco Korea.
Proyek IKN menarik perhatian tokoh internasional mantan perdana menteri Inggris Tony Blair; Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan putra mahkota Abu Dhabi.
Tak terkecuali Miliarder SoftBank, Masayoshi Son. Tetapi SoftBank mengkonfirmasi pada bulan Maret tahun ini bahwa mereka tidak akan berinvestasi dalam proyek tersebut, dan tidak ada komitmen investasi besar yang diumumkan.
Nikkei mengatakan investor asing tampaknya "kurangnya gambaran besar"masih tidak dapat dibujuk oleh janji Presiden tentang ibu kota baru.
"Kota ini tidak hanya kantor pemerintahan, tetapi juga akan menjadi mesin ekonomi baru," janji Presiden.
"IKN kota hutan dengan pendidikan dan layanan kesehatan kelas dunia."
Sumber pemerintah Jepang mengatakan: "Sulit untuk melihat gambaran besarnya saat ini.
Jepang merupakan negara ke-4 dalam hal investasi asing langsung ke Indonesia pada tahun 2022.
Menurut survei tahun 2021 oleh Japan Bank for International Cooperation, Indonesia tetap menjadi tujuan utama bagi investor Jepang ke luar negeri.
Joko Widodo, yang memenangkan pemilihan presiden 2014, tidak dapat mencalonkan diri lagi karena batasan konstitusional untuk dua periode.
Meski sudah diatur, banyak pengamat mengatakan belum ada jaminan bahwa proyek tersebut akan terus beroperasi setelah tahun 2024.
Nikkei mengutip Nobuko Kobayashi, mitra di EY Jepang, yang juga sependapat dengan pejabat pemerintah Jepang.
"Nusantara saat ini masih merupakan proyek ketidakpastian senilai $30 miliar, baik secara ekonomi maupun politik”
Memindahkan ibu kota gagal ketika Presiden Sukarno, yang menjabat dari 1945-1967.
Setelah itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat 2004-2014, juga tidak dapat menggerakkan diskusi tentang ibu kota baru menjadi tindakan.
"... , masih menghadapi tantangan untuk menjadi daerah perkotaan. pasar yang maju ."
Meski ragu, Kobayashi mengatakan Jepang akan mendapat keuntungan dari investasinya di Nusantara jika kota itu berkembang. "Rencana kota pintar dan kendaraan hijau akan memberikan peluang bagi infrastruktur, perangkat keras, dan teknologi perangkat lunak Jepang untuk berkontribusi.
Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, bahan baku kendaraan listrik.
Meski Jepang, sedikit pesimis tapi empat pemerintah asing berjanji akan menaikkan biaya pembangunan ibu kota Nusantara.
Negara tersebut , UEA, China, Korea Selatan, dan Taiwan.
UEA berencana untuk menginvestasikan 20 miliar USD.
The International Association of Contractors of Korea (ICAK), sebuah kelompok lobi untuk pembangun yang terlibat dalam proyek-proyek luar negeri, mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa anggota mereka tertarik untuk memenangkan pesanan untuk proyek Nusantara.
Bulan Juli, selama tur Asia Timur, singgah di Cina, Jepang dan Korea Selatan, Presiden Widodo mendapatkan komitmen dari Beijing dan Seoul untuk membantu mengembangkan Nusantara.
Tokyo tampaknya kurang antusias. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan , Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida tidak menyebutkan proyek tersebut.
Beijing bermaksud menjadi peserta aktif dalam pembangunan ibu kota baru, yang merupakan peluang untuk meningkatkan pinjaman ke Indonesia.
Di Seoul, Presiden Widodo mengatakan Indonesia dan Korea Selatan telah memulai kerja sama dalam pengembangan Nusantara, termasuk dalam sistem penyediaan air minum dan membangun kota pintar.
Tetapi ada potensi risiko keamanan dalam mengandalkan terlalu banyak investasi asing untuk infrastruktur penting negara.
Khairul Fahmi, salah satu pendiri Institute for Strategic and Security Studies, telah meminta Indonesia untuk "tetap waspada dan memantau penyebaran teknologi informasi di ibu kota baru"
Peringatan dan Optimisme yang patut juga diperhatikan.
Semoga IKN sukses semasa dan setelah Presiden Joko widodo.
.
