PM Thailand Diskors, MK Unjuk Gigi

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menangguhkan Prayuth dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Thailand. Apa yang terjadi dan terjadi krisis di Thailand? Tidak juga.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha diskors oleh Mahkamah Konstitusi pada 24 Agustus sesuai aturan.

Ini karena  lamanya masa jabatannya seharusnya sudah berakhir dan Chan belum memutuskan. 

Baca juga: Mengenal Boris Jhonson PM Inggris Mengundurkan Diri

Oposisi mengklaim bahwa perdana menteri  menjalani masa  jabatan harus sesuai yang ditentukan Undang-Undang

Konstitusi Thailand tahun 2017 melarang perdana menteri menjabat lebih dari delapan tahun. Pendukung perdana menteri Thailand menolak masa jabatan  dihitung  sejak 2017 harusnya setelah pemilihan 2019.

Prayuth dapat tetap menjabat setidaknya hingga 2025. .
Namun, pihak oposisi ngotot dihitung mulai Agustus 2014, ketika ia menggulingkan pemerintah terpilih. MK memutuskan. berakhir pada 24 Agustus ini. 

Baca juga: Senjata TOS-1 Hyperbarik Rusia vs VAMPIRE AS untuk Ukraina

Mahkamah Konstitusi sangat berpengaruh di politik Thailand.
MK pernah  membatalkan hasil pemilihan umum 2006 dan 2014.

Kini berkemungkinan Wakil Perdana Menteri Prawit
Wongsuwan  akan dipilih sebagai perdana menteri sementara .

Baca juga: Korea Utara, Jalan Sangat Lebar Bahkan kalau Perlu Bisa Landasan Pesawat Tempur

Pengunjuk rasa percaya bahwa Prayuth akan tetap menjabat dengan dukungan pengadilan.

Dalam pidatonya di tahun 2019, ia berjanji untuk mengeluarkan Thailand dari jebakan pendapatan menengah. Namun, tak lama kemudian, ekonomi negara itu mengalami goncangan akibat Covid-19.

Ini pastinya di luar kendali Prayuth
Meski Thailand telah membuka pintu bagi wisatawan internasional, namun industri pariwisata sulit untuk kembali seperti masa jayanya.

Ekonomi Thailand pada 2021 hanya tumbuh 1,5%, terendah di antara negara-negara utama di Asia Tenggara.

Namun, keuntungan perdana menteri adalah dia dapat mengadakan pemilihan lebih awal atau menunda ke lain waktu pada tahun 2023 atau terus jadi Menhan.

Perekonomian yang suram dan ketidakpuasan terhadap pemerintah  telah membuat banyak orang Thailand menginginkan keluarga mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra kembali berkuasa.

Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu Thaksin, diperkirakan akan menjadi calon perdana menteri partai Pheu Thai dalam pemilihan umum Maret 2023, menurut AFP.

Kasus ini diharapkan selesai pada September ini.

Jika  pengadilan mengizinkannya berarti akan berlangsung hingga 2025.

Jenderal Prayut tetap pada posisinya saat ini hingga akhir masa jabatannya. 

Dan Jendral Prayut harus pensiun setelah itu dan tidak akan melangkah lebih jauh karena dia hanya memiliki 2 tahun tersisa pada masa jabatannya.

Jenderal Prayut harus legowo..