CPNS Mengundurkan Diri Berjemaah, Perlukah Pemerintah Mawas Diri?

Sebanyak lebih dari 100 CPNS mengundurkan diri  mungkin membuat kaget sebagian orang. Tapi tidak bagi SDM yang handal dan berprestasi. Pasti ada keyakinan dalam dirinya bahwa mereka bisa lebih baik daripada jadi pegawai negeri. Alasan terkuat adalah kecilnya gaji yang diterima CPNS atau  penugasan ditempat yang kurang disukai dan jenjang karier yang tidak jelas.

Apakah benar karena begitu? Tentu saja kita menyayangkan kejadian itu karena CPNS yang mengundurkan diri itu tidak teliti sebelum melamar pekerjaan.

Mereka tidak  melihat dengan besaran "gaji" yang diterima. Seharusnya mereka melihat dulu sebelum dilamar. Jangan  lihat setelah dilamar dan proses. 

 Jenjang karier yang jelas mungkin ada di lulusan Akmil/Akpol kenaikan berjenjang. Belum di ASN. Foto: reportase.tv googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-712092287234656005-411');});

Menjadi PNS tidak mudah bagi banyak orang. Tiba tiba setelah diterima mengundurkan diri. Apa itu tidak mengecewakan?

Mungkin saja ada suatu keberanian dari CPNS itu karena bersedia mengundurkan diri dan memberi tempat kepada yang berminat.

Konon bagi pemerintah tidak masalah karena bisa digantikan oleh peminat atau calon dibawahnya yang memenuhi syarat.

Dari 112.514 orang yang dinyatakan lolos seleksi CPNS, sebanyak 105 orang atau 10 persennya mundur.

Apakah mereka  salah ?  Bisa jadi mereka tergiur dengan penampilan pegawai negeri senior. Kini sangat banyak pegawai negeri memiliki mobil yang bagus berbeda dengan dahulu.

Dibalik pengunduran diri itu sebaliknya  bagi pemerintah seharusnya juga mawas diri. Sayang sekali kalau SDM yang bagus tidak berminat jadi PNS atau ASN.

Kita bisa membayangkan  CPNS yang diterima gajinya saat ini ada yang kurang dari Rp 2 juta .

Gaji PNS golongan III yaitu lulusan S1 hingga S3 baru diangkat sebagai CPNS,
Golongan IIIa Rp 2.579.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500
Golongan IIIc: Rp 2.802.300

Foto: CNBC 

Memang angka tersebut rentangnya bisa dua kali lipat diatasnya. Tapi dibandingkan dengan UMR Jakarta masih dibawahnya.Beruntungnya saat ini ada tunjangan kinerja (tukin) 

Tapi "tukin"  juga terasa tidak adil karena melihat tempat kerja ,  APBD atau instansi kering dan basah.

Departemen Keuangan tukinnya menggiurkan, begitu juga pegawai pemda DKI.

Waktu dulu saya berhenti jadi PNS dan mulai bekerja di BUMN saya merasa "ada" perbedaan pegawai negeri dengan Perusahaan dibidang remunerasi. Itu makin bertambah setiap tahun.

Dulu bekerja sebagai pegawai negeri gajinya masih dibawah standar. Kini mungkin lebih baik.

Pengalaman saya bekerja sebagai perawat  dirumah sakit memerlukan pengabdian yang kuat. 

Pekerjaan dari yang halus sampai kasar dikerjakan. Dari dinas malam, sore atau pagi cukup melelahkan.

Hari libur tetap dinas dan 'menggantikan' pekerja  yang berkurang karena libur.

Teman yang libur jadinya petugas sedikit dan pekerjaan tetap  seperti itu juga. Jadi makin melelahkan.

Setelah saya berhenti bekerja pindah non pegawai negeri, hal hal yang sebelumnya tidak saya peroleh saya dapatkan.

Uang makan, transportasi, perumahan bahkan pakaian kerja setiap tahun, uang cuti dan sebagainya. Bolos menjadi malas karena ada potensi uang yang hilang. Saya cuma harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang berbeda. 

Begitu juga libur dapat pada harinya dipakai dengan nyaman tak perlu bergantian seperti dirumah sakit. Belum lagi adanya uang lapangan, perjalanan dinas  dan sebagainya.

Hal yang sebelumnya tidak didapat ketika menjadi pegawai negeri di rumah sakit.

Jadi pemerintah perlu juga mawas diri dengan meninjau gaji CPNS.  Malaysia menetapkan gaji paling kecil bagi petugas Awam pendidikan paling rendah adalah RM 1.500 atau Rp.4.700.000. ditambah tunjangan lain.

Jadi kalau pemerintah menetapkan UMR bagi pekerja lebih dari Rp 3.juta, maka  ini juga perlu dilakukan bagi CPNS. Tidak bagus setelah bekerja bagi PNS harus "nombok" untuk biaya hidup.

Kini pegawai dituntut untuk bekerja lebih yaitu sampai jam 16.00 tanpa ada kesempatan kerja lain.

Pemerintah perlu meninjau remunerasi  "CPNS" kalau mereka diterima. Kuliah pada saat ini tidak gampang. Kalau remunerasi bagi CPNS tentu SDM "handal" dari perguruan tinggi ternama dinegeri ini tertarik menjadi ASN.

Biaya pendidikan untuk pendidikan cukup tinggi. Alangkah kecewanya kalau  gaji yang diterima tidak sepadan.

 Mungkin kita ingat dengan kinerja pegawai kereta api ketika Jonan menjabat. Saat  KAI dalam kerugian Jonan sebagai Direktur Utama KAI berani menaikkan gaji pegawainya yang potensial sampai Rp 30 juta dan merekrut SDM andal.

Terbukti KAI mencapai prestasi yang luarbiasa merubah kerugian menjadi keuntungan.

Lulusan luar negeri tidak akan tertarik menjadi pegawai negeri dari awal. Pemerintah sudah perlu merekrut tenaga profesional dari universitas ternama dan luarnegeri agar tertarik menjadi pegawai negeri.

Berbicara tentang SDM yang direkrut asing seperti Jepang dengan "beasiswa"  mungkin kita perlu waspada. SDM itu tidak lagi terikat dengan tempat asalnya dan sering memilih kerja diluarnegeri yang lebih menjanjikan. 

Kerabat saya mengalami ketika dengan bangga anak sekolah ke luarnegeri dengan beasiswa Jepang.

Pada akhirnya bekerja dan menikah dengan orang asing dan punya anak. "hil yang mustahal" (pinjam istilah Sri mulat) untuk kembali ke Indonesia. Daya tarik keluarga diluar negeri lebih kuat. Budaya negara lain tidak ada tempat untuk bersama anak dan menantu di negara asing.

Sekarang bapak  tua  (maaf) cuma bisa bangga dengan cerita anak yang hebat di luar negeri yang kini sudah S3 dan 25 tahun di LN. Mungkin kini telah profesor. Lulusan terbaik SMA terbaik  negeri ini dan pernah dapat medali olimpiade phisika. 

Jadi kalau anak sekolah diluar negeri jangan kita dimasa tua jadi merasa sepi seperti bapak itu. Konon juga alm.Bapak Habibie  pernah mengeluh hal semacam itu .