Mohon tunggu...
YUDI M RAMID
YUDI M RAMID Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis

Dari pekerja medis ke Asuransi dan BUMN....

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Berbagi Nuklir ala Shinzo Abe, Apa Itu?

8 Maret 2022   12:33 Diperbarui: 8 Maret 2022   12:50 167
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
PM Jepang Shinzo Abe saat pengunduran dirinya di konferensi pers, di Tokyo, Jepang, thn 2020.(POOL via REUTERS dan kompas. com)

Bom nuklir "B61" berada di bawah kendali militer AS dalam waktu normal, dan hanya pihak militer AS berhak memutuskan penggunaannya selama perang.

"Berbagi nuklir" di lima negara seperti Jerman sepenuhnya berfungsi sebagai "pencegah nuklir"

"Berbagi nuklir" menurut Abe  secara dramatis memperkuat payung nuklir Amerika Serikat.( Amerika Serikat memberikan nuklir untuk Jepang)

Jadi menurut Abe, menyebarkan senjata nuklir di Jepang, mengoperasikannya bersama-sama dengan militer AS, dan melakukan pelatihan bersama dengan militer AS ( adalah cukup perlu)

Ini akan secara dramatis meningkatkan hubungan kepercayaan, kekuatan antara Aliansi Jepang-AS untuk "pencegahan nuklir" dan 'menangkal' Cina.

Sekarang Jepang  secara sepihak bergantung pada Amerika Serikat.

Melalui "pembagian nuklir", adalah mungkin untuk memahami  jika Korea Utara, negara pemilik senjata nuklir, menyerang Jepang,  Jepang dan Amerika Serikat akan bersama-sama menghadapinya .

Ditanggapi Cina dengan serius,
"Pernyataan Abe adalah tren berbahaya bagi kekuatan militeristik yang melanggar Tiga Prinsip Non-Nuklir dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir," kata Wakil Direktur Pers Kementerian Luar Negeri China pada konferensi pers pada 28 Februari sehari setelahnya.

Kami sangat menentangnya, Kata Cina. Agaknya bagi China  mempertahankan dan mengamankan keunggulan mutlak "senjata nuklir" atas Jepang untuk waktu yang lama dan di masa depan sangat perlu.

Terakhir, gagasan Jepang "berbagi" dalam kepemilikan senjata nuklir, seperti yang dipraktikkan oleh beberapa anggota NATO, untuk Jepang kemungkinan  ditolak  oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun