Tepatkah Mobilisasi Nelayan Pantura Jawa ke Laut Natuna?

Ketegangan yang terjadi di Laut Natuna Utara akibat masuknya kapal-kapal ikan Cina yang dikawal oleh Kapal Patroli Cina untuk menangkap ikan di wilayah tersebut mengundang berbagai pendapat dan pandangan dari masyarakat Indonesia. 

Pemerintah Indonesia sudah tentu berusaha semaksimal mungkin menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman negara lain termasuk yang berada di ujung utara tersebut. Berbagai strategi dan masukan dari berbagi pihak dicoba untuk ditampung dan dianalisis untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.

Laut Natuna secara umum memang mempunyai potensi perikanan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di wilayah tersebut yang dibuktikan dengan banyaknya kapal-kapal ikan asing yang tertangkap oleh pemerintah Indonesia. 

Pada era Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti, pemberlakuan sanksi penenggelaman kapal serta aturan lain yang ketat membuat Laut Natuna lebih aman sebab banyak kapal-kapal ikan asing menjadi takut terkena sanksi tersebut.

Belum lama ini kembali terjadi eksploitasi sumberdaya perikanan di Laut Natuna oleh kapal-kapal ikan Cina. Tentu saja kasus ini tidak bisa disamakan seperti pencurian ikan biasanya.

Aksi mereka berbasis klaim yang menyebutkan bahwa wilayah Laut Natuna Utara masih menjadi bagian negara mereka, sehingga diperlukan tindakan khusus untuk menangani kejadian tersebut. 

Selama ini di wilayah tersebut memang jarang dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia termasuk dari Natuna sendiri. Oleh karena itu mereka berani masuk ke wilayah tersebut.

Kemampuan nelayan Natuna masih terbatas, termasuk kurangnya armada serta fasilitas yang digunakan. Armada kapal serta alat tangkap yang dimiliki nelayan Natuna masih tradisional, sangat kecil dan tidak lengkap.

Keadaan nelayan Natuna tersebut sudah diketahui oleh pemerintah pusat sehingga ada wacana mobilisasi nelayan-nelayan di Pantura Jawa yang memiliki armada kapal besar serta peralatan yang lengkap untuk mengeksploitasi Laut Natuna. 

Hal ini sebenarnya efektif untuk memanfaatkan potensi perikanan di Laut Natuna sekaligus menjaga halaman terdepan Indonesia tersebut. Namun demikian solusi tersebut harus sebentar saja atau jangka pendek.

Jika tidak dikelola dengan baik, mobilisasi kapal-kapal ikan dari Pantura akan menimbulkan dampak kurang baik bagi Natuna sendiri khususnya bagi para nelayan Natuna.

Dampak yang bisa timbul adalah adanya persinggungan antar nelayan, eksploitasi habis-habisan sumberdaya perikanan, dan kecemburuan sosial.

Perlu dipahami bahwa kapal-kapal ikan yang berukuran besar bahkan sampai ukuran ratusan GT tidak dimiliki oleh nelayan tradisional tetapi oleh pengusaha perikanan, yang tentu saja kepentingan pengusaha ikan berbeda dengan nelayan.  

Selanjutnya ikan hasil tangkapan di laut langsung dibawa pulang ke daerah asal kapal tersebut tanpa singgah di tempat atau daerah hasil ikan (Natuna) sehingga bila ini terjadi Natuna tidak mendapatkan apa-apa.

Ibarat pepatah: Lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya. Hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dari nelayan Natuna sendiri dan ujung-ujungnya akan timbul persinggungan terhadap nelayan-nelayan pendatang tersebut.

dok. pribadi

Usulan penulis, pemerintah pusat bisa memobilisasi nelayan-nelayan luar (apalagi nelayan tersebut mempunyai banyak keahlian) untuk datang ke Natuna, seperti program transmigrasi khusus nelayan. Namun jangan lupa, pemerintah harus menyediakan tempat tinggal mereka untuk menetap di Natuna. 

Selain itu pemerintah harus menyediakan kapal-kapal ikan beserta perlengkapannya serta mencoba membaurkan nelayan pendatang dengan nelayan asli Natuna untuk bekerja sama dalam penangkapan ikan.

Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas lain seperti pelabuhan ikan (tidak cukup dengan satu SKPT saja) beserta dengan penunjangnya seperti listrik, pabrik es, industri pengolah ikan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya, apalagi ada niatan emerintah pusat mendatangkan investor asing ke Natuna. 

Niat pemerintah pusat mendatangkan investor asing untuk memanfaatkan potensi perikanan di Natuna harus didukung. Hal ini akan menambah pengelolaan di Laut Natuna sehingga tidak sepi lagi. 

Namun demikian perhatian kepada nelayan Natuna serta masyarakat Natuna secara umum jangan sampai tertinggal. Hubungan sosial kemasyarakatan beserta adat budaya di Natuna semaksimal mungkin tetap terjaga untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan.