Mohon tunggu...
Yudi Herry Prasetya
Yudi Herry Prasetya Mohon Tunggu... Guru - Seorang Pengajar Kitab kitab karya ulama Salaf di perkampungan

Kepala Peningkatan Kualitas Guru Berpengalaman dalam Community Development sebagai Manajer Area di YEH Indonesia Pernah Menjadi Dosen AMIK Wahana Mandiri, dan STIE PELITA BANGSA Penyuka Diskusi Ilmu-ilmu Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan Agama Tinggal di Tangerang WA (only) : 0813-1014-7891 https://twitter.com/yudi_abuzahra http://ask.fm/yudi_abuzahra https://www.facebook.com/Abuzahra.ibnu.Machtum https://www.instagram.com/yudi_abuzahra/

Selanjutnya

Tutup

Politik

Membaca Arah Indonesia Pasca Aksi Massa 4 November 2016

22 November 2016   14:49 Diperbarui: 22 November 2016   14:53 439
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jagat perpolitikan tanah air cepat sekali berubah, saat ini akan sulit memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Ketika umat Islam melakukan Aksi Masa 4 November 2016, ada sedikit kekecewaan yang terjadi pada saat itu dikarenakan ketidakhadiran Presiden Jokowi untuk menerima tuntutan dari perwakilan massa Umat Islam. Anggapan bahwa Jokowi tidak gentle dalam menerima rakyatnya hingga pergi menengok proyek monorel padahal tidak ada urgensinya sama sekali membuat ketidakpuasaan massa saat itu sehingga terjadi bentrokkan dengan aparat pada malam harinya. 

Pengalaman penulis dalam aksi demonstrasi tahun 1998 membuktikan bahwa seringkali  perwakilan massa demonstran dengan sangat emosional seringkali memaksakan tuntutannya untuk segera dipenuhi bahkan maaf saja meminta yang dituntut agar segera menandatangani tuntutan yang telah dipersiapkan, padahal hal ini tidak dibenarkan oleh apa pun, apalagi hal ini dilakukan kepada Presiden sebagai simbol negara....sungguh tidak layak Presiden dipaksa untuk mengikuti kemauan demonstran.

Ketidakpuasan ini terus bergulir, walaupun Ahok telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama. Mengapa demikian ??? Ya...alasannya adalah tuntutan bahwa Ahok harus segera dipenjarakan bahkan kalau perlu dianulirnya putusan KPU sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta...

Pernyataan Kapolri, bahwa Kepolisian akan terbuka pada kasus Ahok dengan adanya  pernyataan bahwa persidangan akan dilakukan secara terbuka seperti kasus Jesicca tetap tidak membuat beberapa kelompok Islam puas dengan keadaan ini, mereka tetap menuntut ditahannya Ahok. Dasar mereka adalah Yurisprudensi beberapa kasus Penistaan Agama seperti yang pernah dilakukan Arswendo Atmowiloto, yang hanya menjadikan Nabi Muhammad SAW masuk urutan 10, langsung ditahan dan dipidanakan..padahal Arswendo sendiri tidak berniat melecehkan Nabi Muhammad SAW....

Mengapa beberapa kelompok Islam ingin Ahok Segera di penjarakan ???

Beberapa kelompok Islam bersikap apatis terhadap peradilan di Indonesia, mereka menganggap Ahok yang secara jelas menistakan agama sangat dilindungi oleh penguasa, sehingga peradilan bagi mereka akan sangat tidak adil, apalagi memakai hukum Indonesia yang menurut mereka, pasalnya bisa melentur seperti karet sesuai dengan pesanan penguasa...

Yang mereka inginkan adalah...segera penjarakan Ahok, dan batalkan pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta....Maka ketika tuntutannya tidak dipenuhi maka yang terjadi adalah berkembangnya  isu Aksi Massa tanggal 25 Desember yang kemudian  diganti dengan Aksi Rush (Penarikan Uang) secara besar-besaran dari bank Konvensional hingga Aksi Massa lanjutan, yakni tanggal 2 Desember 2016

Hal ini lah yang ditangkap oleh penguasa, bahwa  beberapa kelompok Islam melakukan tindakan inkonstitusional yakni menyatakan Ahok bersalah padahal perkaranya saja belum masuk persidangan bahkan belum diputuskan oleh Majelis Hakim . Selanjutnya penolakan kepada Ahok oleh  beberapa kelompok Islam ini berarti mereka tidak ber BHINNEKA TUNGGAL IKA, suatu hal yang dianggap beberapa kelompok Islam ini keliru, padahal tuntutannya hanyalah penjarakan Ahok...

Melihat konstelasi politik yang terus memanas, Jokowi akhirnya mengundang Ulama Muhammadiyah, MUI, NU dan organisasi Islam lainnya untuk berdiskusi tentang permasalahan ini, tidak sampai di situ saja, beliau bahkan mengunjungi kesatuan-kesatuan Kepolisian dan TNI untuk menyatakan ke publik bahwa beliau lah Panglima Tertinggi TNI dan POLRI dan dapat berbuat sesuatu apa pun yang diinginkan bila dianggap perlu.

Tidak sampai di situ saja, Jokowi juga mengunjungi Ketua Umum Partai Politik, seperti Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh dan lain sebagainya. Tujuannya adalah memastikan mereka yakni berada  dalam koridor kebangsaan yang ber BHINNEKA TUNGGAL IKA

Ada sesuatu yang unik ketika terjadi pertemuan antara Jokowi dengan Megawati yang saat itu menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI-P, yakni ketika  Megawati Soekarnoputri meminta izin kepada Jokowi untuk bertemu dengan Ketua Umum partai-partai Pendukung Jokowi yang ternyata  pada PILKADA DKI banyak ikut dalam barisan Agus Harimurti Yudhoyono. Megawati menginginkan Ketua Umum Partai Pendukung Jokowi untuk berkomitmen dengan kebangsaan Indonesia yang majemuk

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun