Orde Baru: Stabilitas dan Kontrol
Setelah periode penuh gejolak pada masa akhir Orde Lama di bawah Presiden Sukarno, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer setelah tragedi Gerakan 30 September 1965, yang menyebabkan pembantaian massal terhadap mereka yang dituduh komunis.
Pembangunan Ekonomi
Di bawah Orde Baru, pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, infrastruktur, dan industrialisasi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Kontrol Politik dan Pelanggaran Hak Asasi
Namun stabilitas ini dicapai dengan pengorbanan yang besar. Pemerintah Orde Baru memberlakukan kontrol ketat terhadap media, partai politik, dan organisasi masyarakat. Segala bentuk oposisi ditindas dengan kejam, dan banyak aktivis, mahasiswa, dan jurnalis dipenjara atau dihilangkan. Korupsi di kalangan elit pemerintah merajalela, menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial.
Krisis Ekonomi dan Kejatuhan Soeharto
Pada pertengahan 1990-an, Indonesia mulai mengalami tekanan ekonomi yang semakin berat. Krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998 menjadi pukulan terakhir bagi pemerintahan Soeharto. Nilai rupiah merosot tajam, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut. Situasi ini memicu ketidakpuasan publik yang meluas, yang berpuncak pada demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat.
Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan yang tak tertahankan, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih kekuasaan, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi.
Reformasi Politik
Era reformasi membawa perubahan signifikan terhadap sistem politik Indonesia. Amandemen konstitusi untuk memperkuat institusi demokrasi dan hak asasi manusia. Pemilu yang lebih bebas dan adil diselenggarakan dan diikuti oleh banyak partai politik. Kebebasan pers dan hak berserikat telah meningkat secara signifikan.
Desentralisasi dan Otonomi daerah
Reformasi penting adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengatur urusan daerah dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan.
Tantangan dan Masalah
Meski mengalami kemajuan besar, era Reformasi juga menghadapi berbagai tantangan. Korupsi masih menjadi permasalahan serius dan upaya pemberantasannya seringkali terhambat karena perlawanan dari semua pihak. Konflik sosial dan etnis juga muncul di beberapa daerah sehingga menguji ketahanan persatuan bangsa.
Perjalanan Indonesia dari masa Orde Baru hingga Reformasi merupakan kisah yang kompleks dan dinamis. Mulai dari pemerintahan otoriter hingga lembaga demokrasi, Indonesia telah mengalami berbagai tantangan yang menguji ketahanan negara. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, reformasi yang telah dilakukan menawarkan harapan untuk masa depan yang lebih cerah.