6. aspek ekonomi:
- tidak boros. apa yg dapat dihemat, dihemat. ingat pepatah menabung pangkal kaya? ya, dengan menabung dan tidak boros, tentu pundi-pundi negara dapat bertambah dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat bersama. Coba lihat kasus pemborosan: jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi ke luar negeri oleh anggota dpr, pengadaan fasilitas mewah bagi pejabat padahal tanpa fasilitas mewah pun baik-baik saja.
- kesadaran untuk menggunakan uang negara secara bertanggung jawab. dari mana pendapatan negara? dari pajak, dari bumn, dari wisata, dll. ke mana pendapatan negara? untuk membiayai aparatur pemerintahan, pembangunan infrastruktur, memajukan kesejahteraan rakyat, menyediakan fasilitas kesehatan yg berkualitas bagi masyarakat. Bukan untuk dikorupsi dan dihamburkan untuk kesenangan pribadi.
7. aspek politik:
- saya harap sebaiknya pilkada ditiadakan saja. apakah demokrasi = money politic, menjatuhkan org lain, menghalalkan segara cara untuk menang, manipulasi suara di tps supaya menang? apakah hanya org yang beruang banyak yang dapat maju sebagai kontestan kepala daerah, sedangkan org miskin yang punya komitmen untuk memajukan daerahnya tidak dapat menjadi kepala daerah? lalu apakah arti demokrasi itu? supaya kita diacungi jempol dan dipuji oleh pihak luar bahwa Indonesia adalah negara yang sangat demokrasi? apakah politik berarti sebentar boleh kawan dan sebentar boleh lawan tergantung situasi? tentu semuanya tidak. tetapi politik hanya ditujukan untuk satu hal, yaitu kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kepribadian masyarakat. Jadi, siapa yang terpilih menjadi presiden, wakil, menteri, gubernur, bupati, walikota, kepala desa/rw harus amanah dan bagi yang kalah dalam pilkada harus turut mendukung pihak yang menang untuk kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.
8. aspek pelaksanaan suatu program:
banyak program yang baik di Indonesia, contohnya layanan kesehatan bpjs, sekolah gratis, pembangunan plta, bantuan sosial bagi rakyat tdk mampu, dll. Tapi hasilnya tidak ada atau tidak sepenuhnya terlaksana di lapangan, karena perencanaan yang tidak matang, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan, dan dan ketidakkonsistenan pelaksanaan. Contohnya:
- perencanaan yang tidak matang: lihat layanan kesehatan bpjs begitu banyak masyarakat yg akhirnya setengah mati karena harus menunggu agar sampai giliran diperiksa dokter. Jadi kalau orang sudah mau mati, apakah harus menunggu sampai dapat giliran diperiksa dokter? Dan banyak dokter yang enggan mengikuti program bpjs atau yang setengah hati melayani pasien bpjs.
- kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan: banyak dana bantuan pendidikan dan bantuan sosial dikorupsi.
- ketidakkonsistenan pelaksanaan: di Makassar dulu semasa jabatan walikota Ilham Arif Sirajudin, terdapat larangan dan denda untuk buang sampah sembarangan. tapi keseriusannya hanya ditunjukkan di awal-awal saja, setahun kemudian sudah pudar peraturan itu. juga, pola pelayanan birokrasi yang berubah dari tahun ke tahun. Coba berkunjung ke kantor layanan pengurusan pajak setempat, mungkin tahun ini begini, tahun depan lain lagi, tahun depannya lain lagi, tidak ada sebuah kondisi yang tetap dan konsisten / stabil yang menjadi pola pelayanan dalam jangka waktu yang sangat lama.
----
