Kedua hal itu adalah pilihan, dalam konteks kehidupan bernegara, keputusan telah dibuat untuk menggunakan mekanisme demokrasi. Jika kemudian pola politik dinasti yang Asian Value tersebut dibenarkan secara konstitusional, melalui jalur keputusan hukum, lantas apa artinya?
Kita memang belum sampai pada kematangan rasional, untuk dapat memahami bila tangan kekuasaan mampu merasuk ke berbagai ranah, pun pada meja mahkamah hakim. Demokrasi yang dibangun mengalami kemunduran, terbukti sebagai demokrasi cacat -flawed democracy.
Lantas bila pada akhirnya semua berbahagia -everybody happy dengan politik dinasti, dimana masalahnya? Toh demokrasi mengusung hak asasi manusia, dimana setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Pernyataan yang sepintas benar ini, sesungguhnya problematik.
Demokrasi memberi ruang berimbang bagi semua pihak untuk maju ke pentas perebutan kekuasaan, prinsipnya adil, setara dan berimbang.Â
Dengan begitu, dasar pertimbangannya meritokrasi atas kemampuan. Politik dinasti justru memberi hak Istimewa alias privilege, pada asal darah keturunan.
Kesalahan dalam menempatkan asumsi semua pihak berbahagia, mengandaikan keterwakilan publik.Â
Padahal everybody happy dalam politik dinasti hanya terjadi pada lingkaran kekuasaan, menyoal berbagi jatah kursi kuasa, tidak merepresentasikan mayoritas masyarakat.
Pendekatan greatest happiness of the greatest number, hanya menjadi signifikan bila kuantitas dan kualitas bersanding, bukan sekedar diwakilkan sebagaimana praktik politik yang berlaku selama ini.
Paradoksal Asian Value berhadapan dengan realitas politik uang, dan rendahnya literasi. Tetapi hal ini bukan berarti pemakluman, justru harus terdapat upaya sadar untuk mencerahkan kehidupan publik.
Hal itu adalah tugas bersama, karena negeri ini bukan hanya milik kelompok elit semata yang berlaku dengan cara usang warisan masa lalu.
