Kesehatan menjadi tema terakhir dari forum perdebatan kandidat di pentas politik nasional. Para calon presiden akan membahasnya pada Minggu (4/2), sepekan kedepan. Rasanya semua pihak setuju bila kesehatan masyarakat adalah hal yang teramat penting, menjadi bagian dari indikator kesejahteraan.
Tidak hanya itu, persoalan kesehatan juga menjadi ciri dari kemampuan bersaing, menandakan kekuatan serta ketahanan, sekaligus produktifitas suatu bangsa. Tentu dapat dimengerti bilamana aspek kesehatan diletakkan sebagai pangkal pokok, yang harus dipenuhi dan dipastikan keberadaannya.
Sektor kesehatan nasional telah dirangkum menjadi program BPJS Kesehatan, sebuah upaya ideal untuk meningkatkan akses kesehatan bagi seluruh warga negara. Di awal tahun ini, tersiar kabar potensi defisit anggaran, karena tingkat utilisasi layanan yang bertambah, sehingga klaim lebih besar dari penerimaan.
Tingginya penggunaan BPJS Kesehatan, jika dihitung dari proyeksi melalui perhitungan aktuaria tahun 2024, diprediksi akan mengalami defisit Rp 18,9 triliun. Kondisinya masih bisa diantisipasi dari akumulasi surplus yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya.
Pertanyaan pentingnya, bagaimana bila kemudian kondisi defisit yang sedemikian itu ternyata terus berlanjut dikemudian hari? Tanpa kemampuan anggaran yang cukup, sulit dibayangkan program BPJS Kesehatan akan dapat berjalan secara berkelanjutan, disana "tangan" pemerintah harus berkerja.
Bila mengingat besarnya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, yang meliputi 95% populasi dari sekitar 276 juta jiwa, tentu pengelolaan program ini tidaklah mudah. Tetapi dalam ketidakmudahan tersebutlah, maka tanggung jawab kekuasaan ditempatkan, untuk mengurusi kepentingan publik.
Bising Politik, Sepi Soal Publik
Sejak digelar panggung debat pasangan Capres-Cawapres 2024, sorak sorai para pendukung kandidat semakin bising. Substansi dari konteks pembahasan yang dilakukan, sering hilang tertelan dalam hiruk pikuk. Pada perbedaan politik elit, publik terbelah, dijauhkan dari masalah keseharian yang dihadapi.
Bagaimana menjawab pertanyaan di atas terkait potensi defisit BPJS Kesehatan yang berkepanjangan? Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka krisis kesehatan bukan tidak mungkin semakin mengemuka, menjadi masalah sosial yang perlu ditanggapi secara serius.
Sayangnya, ranah problematika kesehatan tidak pernah dianggap serta diangkat sebagai persoalan primer dari kehidupan publik, bahkan ditempatkan secara sekunder sebagai keributan urusan politik. Orientasi politik yang mengurus tentang kuasa dan wewenang, belum benar-benar mengelolanya.
