Harapan publik menempatkan fase pemilihan sebagai sebuah agenda perbaikan. Pengalaman pada 2019 lalu, publik seakan terbelah dan meruncing secara tajam berhadapan untuk pesta politik sesaat, yang berakhir pada pembagian kekuasaan tingkat elit. Kali ini, kita tidak ingin hal itu terulang kembali.
Ketika para tokoh dan calon yang akan berkontestasi memulai proses pengenalan diri, memantapkan popularitas dan berjibaku meningkatkan elektabilitas, maka hal yang perlu dipersiapkan adalah ide serta argumentasi yang akan menjadi kepentingan publik. Termasuk untuk sektor kesehatan nasional.
Para pendukung, baik simpatisan maupun relawan harus naik level. Tidak hanya mengakumulasi fanatisme akan aspek individual semata, tetapi juga mendorong terbentuknya rasionalitas akan kesadaran kepentingan bersama, sembari melepaskan jerat relasi emosional.
Karena kehidupan publik tidak hanya di waktu singkat periode kampanye, tetapi justru melintas jauh dalam durasi masa kekuasaan setelah seorang calon terpilih. Pada tahap ini, kelompok masyarakat sipil bisa berperan menjadi mediator edukasi publik, semisal menggagas urun rembuk pandangan para calon dibidang kesehatan.
Para kandidat yang hingar bingar di media mulai tampil menemui publik, masih dalam taraf permukaan. Seolah menunjukan wajah bersahabat pada publik, perlu diuji kembali. Seperti bagaimana tanggapan mereka atas pembentukan RUU Omnibus Kesehatan? Strategi mengatasi defisit BPJS Kesehatan?
Potret kesehatan nasional harus terang benderang, dan untuk itu jelas dibutuhkan visi kepemimpinan yang kuat untuk memastikan agenda dan sistem kesehatan nasional mendapatkan kelas prioritas, tidak lagi menjadi isu kelas kedua. Kita perlu bukti nyata, lebih dari sekedar janji.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
