Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Bjorka, Kerentanan Digital

13 September 2022   14:14 Diperbarui: 15 September 2022   07:10 367
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi peretas (Sumber: shutterstock)

Upaya memahami Bjorka, mungkin dapat ditempatkan pada konteks sebagaimana buku Yuval Noah Harari & Audrey Tang, Meretas atau Diretas: Demokrasi, Kerja dan Identitas (2020) dalam dunia virtual (internet of things) maka individu ditempatkan sebagai objek pantauan dari kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Dengan demikian, upaya meretas menjadi langkah self defence mechanism, agar identitas pribadi tidak hanya menjadi "objek penderita" melainkan sebagai subjek yang merdeka. Hacktivist adalah julukan bagi para peretas yang meruntuhkan peran kekuasaan.

Meski motif Bjorka di awal, lebih menjurus pada jual beli data pribadi melalui peretasan, tidak bisa dipungkiri ucapannya menjadi reflektif--"My message to Indonesian Government: stop being an idiot"--menjadi pernyataan sarkastik, yang seharusnya menggugah kesadaran.

Glorifikasi dan dukungan bagi Bjorka meski tidak sepatutnya, harus membuka ruang baru evaluasi kehidupan digital. Perilaku doxing, menyebarluaskan data individu, seperti yang diperlihatkan Bjorka adalah sebuah metode yang keliru, namun perlu mendapatkan perhatian serius, kalau data pejabat saja bisa di-take over, apalagi rakyat jelata.

Posisi peran kekuasaan di era digital, harus dikembalikan menjadi pelindung keamanan bagi publik. Kemampuan dan bekal teknis dengan seluruh perangkat dan aparatur yang dimiliki pemangku kebijakan, harus bersifat antisipatif. Kekuasaan melalui instrumennya, dapat meminta perusahaan platform digital menjamin kerahasiaan dan keamanan data publik.

George Orwell dalam novel 1984 menempatkan kritiknya pada institusi pengatur pikiran dan kementerian kebenaran. Selayaknya dengan itu, kita perlu memandang kritik Orwellian dalam kedudukan negara, di dunia yang semakin menyempit dalam ruang serta waktu karena perantara teknologi internet, sebagai entitas kekuasaan wajib memastikan kepentingan publik terlindungi, meski pada saat bersamaan memberi ruang kebebasan dan kemerdekaan bagi suara publik di jagat maya.

Kedaulatan dan kemerdekaan digital publik mutlak menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan merupakan tanggung jawab kekuasaan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun