Dibutuhkan! Iklim demokrasi yang baik jelas membutuhkan adanya kebebasan pers. Dalam upayanya untuk menjaga kualitas pers, tentu diperlukan komitmen bersama. Tantangan digital, keselamatan jurnalis dan keberlangsungan media adalah hal-hal yang perlu dipecahkan.
Lebih jauh lagi, keberadaan media dan kebebasan pers sesungguhnya menjadi indikator dari kesehatan demokrasi sebuah negara. Fungsi media sebagai agen publik untuk memperoleh akses informasi, sekaligus berperan mengawasi kekuasaan, membuatnya disebut sebagai pilar keempat demokrasi.
Pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (3/5), dengan tajuk besar Informasi sebagai Barang Publik, Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO menyatakan bahwa publik akan terus membutuhkan informasi yang handal dan terverifikasi melalui kerja para jurnalis profesional serta independen.
Di kesempatan yang sama, Audrey juga menyampaikan bahwa keberadaan teknologi digital berpotensi menciptakan ruang bias kepentingan dengan informasi keliru sekaligus penuh kepalsuan. Distorsi bahkan hingga manipulasi, adalah bentuk ancaman lain dari era tsunami informasi.
Pandemi juga meruntuhkan media, tidak hanya dalam konteks dampak ekonomi, tetapi juga terbatasnya informasi valid yang dikeluarkan para pemangku kekuasaan. Dengan begitu, Hari Kebebasan Pers 2021, mencakup beberapa hal krusial, termasuk (i) keberlangsungan ekonomi media, (ii) transparansi platform internet dan (iii) peningkatan kapasitas literasi media dan informasi publik.
Bagaimana mencari jalan keluar dari lingkar persoalan kebebasan pers, informasi publik dan tantangan media 4.0 serta memastikan jurnalisme yang berkualitas?
Reorientasi
Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari, pun menyangkut teknologi dan digitalisasi. Sifat media baru yang melibatkan partisipasi aktif publik, serta pola kerja untuk update dan realtime adalah sebuah tuntutan baru di jagat online. Media perlu beradaptasi dengan tidak meninggalkan kredibilitas.
Pola clickbait dengan penggunaan judul yang cenderung bombastis, tidak hanya menyebabkan kerancuan publik, tetapi juga membiakkan informasi keliru. Tentu kebebasan pers tidaklah berdiri sendiri dan untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi proksi bagi tugas mata, telinga dan mulut publik.
Dalam catatan Ashadi Siregar, Media, Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni, 2000 disebutkan bahwa tugas pers merupakan kerja intelektual untuk mampu merumuskan kesadaran publik dan menjadi solusi dari dominasi kekuasaan. Terlebih di situasi dimana terjadi kekosongan oposisi politik secara formal.
Pada kajian berbeda, Nyarwi, Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik, 2011, menyatakan bila diperlukan upaya untuk secara berkelanjutan membentuk keseimbangan antara negara, pasar dan masyarakat, disanalah peran kebebasan pers ditempatkan menjadi penyelaras secara dinamis.
