Potensi kerawanan pemilihan di masa pandemi, perlu dipetakan secara lebih detail. Tentu pilihan melaksanakan Pilkada menjadi sebuah keniscayaan secara politik riil. Penundaan adalah hal yang nampak mustahil. Bila sudah demikian, apa yang bisa dilakukan? Pengendalian pandemi dan menekan penularan Covid-19 harus bisa diakselerasi, agar grafik melandai sebelum Desember 2020.
Optimalisasi dalam memutuskan rantai penularan, hanya dapat dilakukan dengan dukungan dua hal yang saling terkait, sesuai dengan pernyataan Dr Tedros Adhanom, Dirjen WHO, yaitu, (i) para pemimpin harus memainkan peran kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan kesehatan publik, dan (ii) publik yang bersiap dalam menyambut model perilaku kehidupan yang baru.
Pendekatan melalui kedua hal tersebut, jelas Dr Tedros, hanya akan sinergis bila dilakukan secara bersamaan dan bersama-sama, tidak timpang sebelah. Dalam realitas politik, para pemilik kekuasaan bisa bertindak demi dan untuk kepentingannya, sementara publik dipaksa untuk tunduk dan patuh tanpa terkecuali. Maka kemudian dikenal pameo, hukum tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah.
Lantas apa solusi out of the box yang dapat dilakukan dengan menunggangi agenda Pilkada yang tetap di gas pol kali ini? Analisis situasi saat pandemi, kita masih rendah dalam kapasitas pengetesan -testing dan pelacakan -tracing, bahkan juga terdapat kendala dalam melakukan konsolidasi data yang mengakibatkan kekacauan proses distribusi bantuan selama pandemi.
Hal-hal itu harus diadopsi melalui Pilkada, ketimbang berdebat apakah diperlukan penundaan, karena tendensi besarnya toh tetap akan dilaksanakan. Kontestan dan para pendukung, serta penyandang dana, sebagaimana istilah cukong disinyalir oleh Menkopolhukam tentu tidak bisa menunggu lebih lama. Nilai investasi di ranah politik yang ditanam, harus secepatnya berbuah hasil konkrit pasca Pilkada.
Dengan begitu, Pilkada jangan tanggung-tanggung dijalankan, sekaligus mendukung proses pencapaian testing dan tracing serta konsolidasi data yang valid, dengan, (i) melakukan pemeriksaan kesehatan berbasis gold standar PCR Swab untuk semua, termasuk penyelenggara, peserta, dan pemilih, (ii) melakukan pendataan langsung seluruh pemilih di daerah, sebagai pemutakhiran data kependudukan.
Sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui, karena kepercayaan publik yang menjadi dasar legitimasi akan dapat terbentuk bila ada upaya yang nyata dan serius dalam rangka mengatasi pandemi, bukan sekedar berpesta atas nama demokrasi untuk kepentingan kekuasaan segelintir elit.
