Merdeka dari Ancaman Pandemi

Daya dukung anggaran dan wacana tentang penanganan kesehatan di masa pandemi menjadi domain utama pembahasan, meski sektor kesehatan merupakan pelengkap penyerta, karena diksi utamanya adalah tentang pemulihan dampak ekonomi sosial karena Covid-19.

Bahkan secara berturutan kejadian setelah itu menimbulkan berbagai pertanyaan atas komitmen penguatan sektor kesehatan, yang seharusnya melibatkan ruang partisipasi kelompok profesi.

Semisal, isu tentang dokter asing yang memang dalam kerangka globalisasi menjadi bagian yang diakomodir, tetapi memunculkan narasi tersebut tanpa mengikutsertakan stakeholder terkait terlebih di situasi pandemi menjadi sebuah pernyataan yang kontraproduktif.

Lebih jauh lagi, ruang kesehatan kita tidak lepas dari agenda kepentingan politik kekuasaan, hal itu terlihat dari bagaimana penolakan sejumlah asosiasi profesi kesehatan terkait dengan pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia -KKI. 

Aspirasi dari kumpulan organisasi tersebut tidak cukup mampu didengar oleh pengambil kebijakan. Dalam situasi seperti saat ini, sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal utama, dan untuk itu sektor kesehatan sudah selayaknya memainkan peran secara signifikan.

Pembangunan Berkelanjutan
Padahal, kesuksesan pembangunan bidang kesehatan agenda kesehatan merupakan bagian penting dalam kerangka target pembangunan berkelanjutan -SDG's.

Tidak hanya menyoal pemerataan ekonomi yang berdampak pada reduksi kemiskinan, tetapi juga menempatkan status kesehatan dan tingkat pendidikan sebagai sektor-sektor penting dari konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada manusia.

Pengambil keputusan nampak panik, melihat dampak pandemi, tetapi gagal untuk melihat kerangka besar persoalan dan merumuskan formula strategi yang sesuai dengan pokok permasalahan yakni ancaman kesehatan bagi eksistensi manusia. Logika berpikir dalam setting pembangunan yang dibangun seolah terbalik, dengan perbaikan pondasi ekonomi maka masalah kesehatan akan secara selaras terselesaikan. 

Padahal tidak demikian, imunitas dan daya beli dari ekonomi publik adalah dua hal yang saling melengkapi serta tidak akan saling menggantikan, atau dalam bahasa ekonomi bersifat barang komplementer bukan subtitusional. 

Dengan begitu proporsi keduanya harus sejalan dan sama kuat, tengok nilai alokasi porsi kesehatan yang dalam nota keuangan direncanakan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN. Disertai dengan tambahan anggaran penanganan Kesehatan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun. 

Nilai alokasi tersebut menjadi tidak seimbang ketika diperbandingkan dengan nilai pembiayaan infrastruktur. Hal ini tentu menjadi krusial untuk dilihat, terlebih karena persoalan pandemi diproyeksikan masih akan berlangsung hingga 2021, bahkan mungkin bisa lebih lama lagi. Dengan begitu penekanan terhadap penguatan infrastruktur kesehatan, semestinya menjadi perhatian penting sebagai bentuk investasi strategis bagi sumberdaya manusia.