Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Semiotika Pandemi dan Pertarungan Wacana

21 Juli 2020   15:40 Diperbarui: 22 Juli 2020   21:32 1074
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ruang wacana merentang dalam melihat wabah, mewujud dalam bentuk pencermatan atas dampak ekonomi, mengukur efek politik, pergerakan dinamis relasi global tingkat internasional, hingga mempertimbangkan kepentingan sosial, mulai berhitung soal nyawa, hingga berkutat pada penelitian medis.

Pada bagian mana yang kemudian menjadi wacana utama dan dominan? Disitu kekuatan mengarah dan tercurah. Mungkinkah mendapat model solusi masalah pandemi dengan menggunakan satu sudut pandang, sebagai sebuah perspektif yang monolitik? Hasilnya mungkin tidak akan pernah utuh.

Perpres No 82/ 2020

Abstraksi wacana terbaru itu termuat dalam regulasi, tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19, yang terdiri atas Komite Kebijakan, Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, apa maknanya? Bagaimana struktur ini mampu bekerja adu cepat dari semiotika kerja virus?

Secara struktural, garis komando yang dibuat lebih memberikan kepastian pada persoalan bobot tanggung jawab. Sebelumnya Kepala BNPB menjadi Ketua Gugus Tugas yang membawahi berbagai bidang Kementerian di tingkat Pusat dan Daerah. Ada hambatan dan batasan psikologis dalam melakukan rentang koordinasi yang efektif.

Pucuk komando saat ini diambil alih melalui bentuk struktur di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Kebijakan, didukung dengan pelaksana harian yang dipegang Menteri BUMN. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah yang relatif maju, dibanding sebelumnya. Lintas sektor termuat dan dimunculkan.

Penempatan secara dominan bidang ekonomi yang menjadi leading sector yang menempati puncak otoritas Komite Kebijakan dan Pelaksana Harian dapat dipahami dalam posisi bahwa pandemi memberi dampak pukulan yang mendalam, pada potensi terjadinya krisis dan resesi ekonomi, sebagai konsekuensi turunan.

Dua sektor yang dianggap selama ini berhimpitan, yakni kesehatan dan ekonomi diberi porsi tugas dan tanggung jawab secara setara. Maknanya saling terkait dan terhubung secara dinamis serta dialektik. Problemnya, porsi beban tugasnya seharusnya diambil setingkat menteri di bidang terkait.

Sekurangnya Menteri Kesehatan dan salah seorang menteri di bagian ekonomi, bisa menjadi pemangku kepentingan yang relevan. Sekali lagi yang dibutuhkan adalah unjuk kinerja yang jauh lebih mumpuni, dalam mencegah dampak kesehatan dan ekonomi yang menyertai. 

Dalam hitungan harian pertambahan kasus masih diatas 1.000 kasus baru. Efektivitas pengetesan masih terbilang rendah. Secara kumulatif jumlah total kasus masih merangkak naik.

Sampai kapan ini terjadi? Di ruang semiotika organisasi itu kita bisa membaca gerak strukturnya akan masih tersekat-sekat dalam kepentingan terbatas agenda kerja sektoral. Kita perlu penguatan kultur baru, dalam semangat fight against Covid-19 yang tuntas dalam kolaborasi bersama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun