Memastikan Suara Publik dalam Derap "Post Democracy"

Proses demokrasi, beralih dari sarana kebebasan, menjadi alat penguasaan baru. Kekuasaan yang lahir dari demokrasi, tidak urung berubah menjadi kekuatan anti demokrasi. 

Kecenderungan wajah otoriter tersembunyi di balik bilik pemilihan. Terperangkap pada pilihan populis. Konstruksi figur populer, melalui simbiosis mutualisme menggunakan peran media terjadi.  

Selaras dengan Hendri Teja, dkk dalam Suara Rakyat, Suara Tuhan: Mengapa Gerakan Protes Sosial Sedunia Marak, 2020, indikasi kekuasaan mewujud menjadi tirani, ketika publik kehilangan gairah beroposisi.

Tipologi otoritarian, terjadi bersamaan dengan mengkerutnya kebebasan publik, dalam mengkritisi kebijakan kekuasaan. Merajalelanya berbagai tindak korupsi, melalui transaksi pengaruh. Hingga manipulasi proses politik.

Fase Post Democracy

Kemenangan oligarki, menandai periode post democracy. Situasi dimana ruang demokrasi terjadi melalui tangan-tangan segelintir elite. Publik menjadi objek pelengkap. Terpolitisasi melalui isu sektarian dan populis, pada tahap kampanye dan pemilihan. 

Proses demokrasi ditelikung. Instrumen demokrasi tertutup. Publik terperangkap dalam kesadaran palsu. Keterbelahan adalah konsekuensi dari proksi pertarungan kepentingan antar elite. Demokrasi menjadi sekedar formalitas.

Menguatnya demokrasi prosedural, menghilangkan hal esensial, yakni mewujudkan hakikat kepentingan publik untuk merdeka dan sejahtera. Kekuasaan terpisah dan eksklusif dalam kebijakan, tetapi nampak populis melalui berbagai tampilan pencitraan.

Berangkat dari Irfan Afifi, dalam Jurgen Habermas, Senjakala Modernitas, 2019, ilusi kepentingan elite yang seolah merepresentasi kehendak publik, harus bisa dilakukan melalui upaya menghadirkan rasionalitas dialogis.

Diskursus tentang kekuasaan, harus dikembangkan dalam ruang komunikasi, pada berbagai ruang publik. Mengutip Habermas, demokrasi yang hadir selaras dengan upaya modernitas, adalah bagian dari kerangka perluasan kepentingan kapitalistik.

Kuasa untuk membalik demokrasi yang berorientasi kekuasaan elite menjadi kekuasaan publik, hanya akan terjadi, melalui tindakan komunikasi berkesadaran. Hal tersebut, jelas mengisyaratkan kebutuhan oposisi.