Dengan itu, prioritas kepentingan publik, menjadi kembali pada kalkulasi komersial. Padahal kekuasaan hadir untuk menghadirkan solusi dari peliknya menjawab problematika kebutuhan publik.
Menarik, melihat kembali bagaimana Amartya Sen penerima Nobel Ekonomi, yang mendapatkan temuan penelitian bahwa bencana kelaparan di suatu negara, terjadi bukanlah disebabkan karena musibah, melainkan gagalnya fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas kenegaraan, untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat.
Dalam kajian Amartya Sen, perspektif kombinasi distribusi kemakmuran, berjalan seiring dengan corak pemerintahan, sekaligus pada terbentuknya infrastruktur demokrasi yang menghadirkan keadilan.
Merujuk hal terakhir tersebut, bila kemudian sebuah BUMN berakhir pailit, atau diprivatisasi. Maka persoalan keadilan serta distribusi kesejahteraan bagi publik, menjadi semakin jauh dari harapan. Bahkan berpotensi menciptakan penurunan kepercayaan -public trust yang dapat menjadi ancaman demokrasi.
Beberapa negara gagal yang berujung pada konflik, justru memiliki potensi sumberdaya yang cukup bagi kesejahteraan publik, tetapi tidak mencukupi bagi ambisi kekuasaan. Dan untuk itu, persoalan pengelolaan BUMN harus dibersihkan dari berbagai tangan kotor, diluar kepentingan publik itu sendiri. Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H