Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

BUMN dan Alasan Kebangkrutan

12 Januari 2020   17:26 Diperbarui: 12 Januari 2020   17:26 2153
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Orientasi keuntungan itu, akan mudah terlihat dari perkembangan arah lini bisnis BUMN, yang semakin variatif. Dibutuhkan kombinasi pengelolaan bisnis dengan kerangka kebijakan untuk menjadikan kehendak serta hajat publik sebagai hal utama.

Secara praktis, negara membutuhkan pembiayaan untuk menghidupkan seluruh program kerjanya. Pajak dan setoran penghasilan dari BUMN menjadi penyokong pembiayaan negara. 

Perdebatan konsep negara dan bisnis, adalah sebuah bagian dari diskusi klasik. Pendekatan ekonomi klasik, yang menempatkan peran negara diluar kekuatan pasar, membuat pemahaman tentang faktor koreksi dalam keseimbangan ekonomi melalui invisible hand. 

Negara yang baik, dalam pandangan klasik, adalah institusi bebas, serta mengatur secara lebih sedikit -laissez faire. Pasar menjadi pusat penentu meregulasi dirinya sendiri, sementara peran negara terpisah dan sangat terbatas. 

Hal tersebut, berbeda dari Keynesian, bahwa intervensi negara justru diperlukan. Karena pasar tidak mampu berlaku sempurna. Kehadiran negara menjadi dibutuhkan, untuk memastikan berfungsi serta bekerjanya pasar guna menjawab hajat publik.

Pendulum Kesejahteraan

Disini letak kerumitan bermula, menyeimbangkan upaya mengejar profit sekaligus menjalankan public service obligation tidaklah mudah, kerap berhadapan dengan perspektif pragmatis bagi kepentingan kekuasaan.

Mengapa? Karena bisnis ini mengelola urusan hajat publik, maka potensi valuasi dari nilai yang dikelola menjadi sedemikian besar. Nominal tersebut, menjadi gula bagi banyak kepentingan lain, selain kepentingan publik. 

Sudah sejak lama, inefisiensi di BUMN diendus sebagai penyebab gagalnya pengelolaan bisnis negara diberbagai sektor, yang relatif bersifat monopolistik. Institusi usaha milik pemerintah tersebut kerap lamban bergerak, tidak adaptif pada perubahan, bukan tanpa sebab, bisa jadi ada kepentingan dibalik itu. 

Menjalankan kerja BUMN, membutuhkan tidak hanya profesionalitas, juga integritas, dan sikap kenegarawanan, yang menempatkan BUMN sebagai bekal bagi lapisan generasi penerus di masa depan.

Tawaran klasik bila BUMN kemudian berhadapan dengan kegagalan bisnis, maka resep tawaran yang diajukan pada aktivitas besar, yakni restrukturisasi menuju privatisasi. Diberikan peluang pengelolaan kepada tangan swasta, untuk melakukan perubahan badan usaha menjadi lebih gesit, efektif serta efisien. Pada titik ini, hajat publik kemudian diserahkan kembali melalui mekanisme pasar. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun