Walhasil, selain membangun sikap untuk saling tidak percaya, penuh kecurigaan, menguatkan pembenaran diri, merefleksikan kepentingan kandidat yang didukung dalam kontes politik.
Kerja politik yang sangat keras, menghadirkan fenomena kelelahan dan kematian para petugas yang masih menyisakan ruang tanya. Sesuatu yang tidak diantisipasi dengan baik sebelumnya.
Kita mulai semakin dalam berada di jurang keterpisahan, bahkan semakin melebar. Pun ketika hasil diumumkan, ternyata tidak menuntaskan persaingan. Konflik berlanjut melalui jalur legal konstitusional.
Hingga kemudian kerusuhan terjadi, sebagai akibat dari rasa ketidakpercayaan atas penyelenggaraan dan ketentuan hasil. Rusuh massa, dituai dari kerasnya pergesekan politik.
Dalam bahasa komunikasi situasi ini dikenal sebagai skema irreversible, upaya persuasi dengan agitasi dan propaganda menghasilkan makna yang sulit dikembalikan ke posisi semula. Publik terbelah, menjadi kubu kami dan mereka.
Apa yang terjadi di bawah tingkat akar rumput, justru berbalik dengan rekonsiliasi tingkat elite yang kemudian dikenal sebagai rekonsiliasi oligarki. Publik yang terpolarisasi, adalah hasil dari pergulatan oligarki dalam memastikan kepentingan politiknya.
Kabinet dan Masa Depan
Setelah koalisi gemuk terbentuk, dengan dominasi parlemen dan posisi di pemerintahan, maka kita masih menunggu bagaimana mesin birokrasi baru ini bekerja. Satu yang kemudian masih tersisa sebagai residu politik adalah pekatnya nuansa politik dalam setiap gerak pemerintah.
Meski diakui sebagai sebuah terobosan, dengan mengikutsertakan kelompok muda milenial dalam posisi menteri dan sebagai staf khusus, perlu dilihat dampaknya di masa mendatang.Â
Problem utamanya, publik belum juga sampai pada normalitas awalnya. Distrust menguat. Kelompok penggiat demokrasi dan anti korupsi pun memendam kecewa.
Perlu dibuat narasi yang kuat, untuk selaras dengan apa yang menjadi visi kekuasaan, yakni pembangunan tidak hanya terkirim -sent, tetapi juga dipastikan tersampaikan -delivered. Kabinet Indonesia Maju dituntut untuk segera memformulasi bentuk kerja yang harus dilakukan.
Tidak bisa menunggu, waktu kerja kekuasaan terpilih harus berkejaran dengan waktu. Periode kedua pemerintahan perlu menjadi ajang pembuktian, utamanya bagi pemenuhan kepentingan serta hajat publik. Legacy yang akan ditingalkan, harus mampu membawa harapan bagi publik.
