Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Healthy Pilihan

Tera Ulang Kebijakan Kesehatan

24 Oktober 2019   05:15 Diperbarui: 24 Oktober 2019   05:22 29
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Melihat latar belakang Dokter Terawan yang lebih banyak bertindak sebagai praktisi dan klinisi, meski sempat menjadi pimpinan RSPAD, tentu harapan kini disematkan di pundaknya, untuk dapat mengelola organisasi Kementerian Kesehatan -Kemenkes yang sangat besar. Sehat adalah hajat publik elementer.

Termasuk riwayat persinggungannya dengan IDI, mengindikasikan dibutuhkan adanya kemampuan pengelolaan koordinasi antar sektor kesehatan nasional. Menghubungkan kepentingan para pihak terkait, agar seluruh stakeholder memiliki perspektif yang sama terkait peningkatan kualitas sektor kesehatan nasional.

Problematika Rumit BPJS Kesehatan

Di era Jaminan Kesehatan Nasional -JKN melalui program BPJS Kesehatan, Dokter Terawan akan segera berhadapan dengan implikasi kebijakan kenaikan premi, sebagaimana yang sudah ramai diperbincangkan pada periode sebelumnya.

Masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan, melibatkan posisi Kemenkes sebagai bagian yang terkait. Aspek penanganan kuratif di BPJS Kesehatan lebih dominan. Perlu fungsi penyeimbang berkenaan dengan aspek preventif dan promotif sebagai kerja komplementer Kemenkes.

Diperlukan kejelian dalam mempertimbangkan kepentingan publik, operator rumah sakit dan dokter selaras dengan target pemerintah. Tidak mudah. Disini ketangguhan Dokter Terawan diujicoba. 

Sebagai klinisi, dibutuhkan insting terkait dengan kemampuan melihat gejala -symptom, melalui proses pendalaman -anamnesis, untuk menegakkan kesimpulan -diagnosis, hingga pada akhirnya mampu memberikan solusi mujarab tindakan -assessment therapy. Kita perlu menunggu hal tersebut, dalam bentuk rumusan program kerja Kemenkes.

Harmonisasi kebijakan era JKN, harus mengikutsertakan representasi kepentingan terkait. Dalam hal ini publik, organisasi profesi, kumpulan institusi pemberi layanan, bersama dengan pemerintah dan BPJS Kesehatan. Bila tidak demikian, sulit membangun sikap saling percaya -mutual distrust, terlebih ketika selisih defisit semakin melebar.

Peta atas blueprint sektor kesehatan perlu disusun kembali sesuai dengan kondisi aktual. Target dan capaian yang hendak diraih, merupakan realisasi atas kebutuhan dasar, bukan sekedar keinginan meraih prestasi kelembagaan. 

Stunting Pembangunan Kesehatan

Sisi lain dari aspek kuratif yang dimuat melalui program BPJS Kesehatan adalah menuntaskan masalah stunting di wilayah preventif. Bahkan mereduksinya sejak usia kehamilan, hingga persalinan dan tumbuh kembang. Kita juga masih berhadapan dengan angka kematian ibu melahirkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun