Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Mati Listrik dan Pindah Titik Ibu Kota

8 Agustus 2019   15:38 Diperbarui: 8 Agustus 2019   20:47 43
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Alasan pemindahan kemudian berbicara tentang aspek pemangunan yang seharusnya menyentuh sisi keadilan, dengan tidak berfokus pada Jawasentris, adalah sebuah alasan mulia. Tapi ada logika yang saling bersilangan disana dengan konsepsi indutri 4.0 yang dibicarakan.

Sekurangnya ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih jauh:

Pertama: pemindahan tidak hanya pada aspek fisik tetapi psikologis dan sosiologis, jadi ada ekosistem yang berpindah dan tentu tidak semudah bedol desa. Infrastruktur fisik dan sosial harus dibangun.

Kedua: tema Jawasentris adalah tentang konsep keberimbangan yang termuat dalam kebijakan pembangunan, jadi bukan semata tentang pindah tempat atau geser posisi koordinat, melainkan setting kebijakan pusat dan daerah seperti apa yang harus diwujudkan.

Ketiga: era industri 4.0 diperkenalkan dengan konsep Dilan -digital melayani dan infrastruktur langit. Dimana teknologi mampu mengatasi persoalan ruang dan waktu. Meski dipersetujui bahwa aspek kehadiran pemimpinan menjadi bagian dari fungsi leadership, untuk memastikan berjalannya program.

Keempat: rasionalitas program, terkait dengan kapasitas pembiayaan. Wacana penjualan aset negara, baik dalam bentuk langsung ataupun kerjasama mengemuka untuk menambal biaya pemindahan. Namun, bagaimana dengan nilai kesejarahan sebuah bangunan? Bukankan infrastruktur yang sekarang masif dilakukan di Jakarta adalah rencana untuk menguatkan daya dukung ibukota?.

Pertanyaan pentingnya bila kemacetan, banjir, sampah dan polusi adalah persoalan yang teridentifikasi, harusnya persoalan tersebut yang menjadi prioritas penyelesaian, melalui koordinasi kerja antara Pemerintah Pusat dan daerah Ibukota. Bukan sekedar memindahkan titik lokasi.

Dibanding dengan memindahkan satu titik ke titik lain, maka mekanisme Management by Walking Around -MBWA ala blusukan yang dilakukan selama ini sebaiknya lebih diintensifkan, terlebih ini periode kedua pemerintahan. Dari pada berpindah Ibukota, sebaiknya Presiden Jokowi aktif berkeliling dan berdiam sementara disetiap daerah, efektif pada pencapaian tujuan, efisien dalam pembiayaan kegiatan.

Keunggulan prinsip dari implementasi MBWA, adalah pemimpin dapat mengetahui permasalahan langsung, memberikan motivasi bagi kemajuan pembangunan, hingga mengajukan solusi atas kendala riil yang sesuai kondisi aktual. Sementara alokasi anggaran bisa dipergunakan seoptimal mungkin bagi pembangunan sumberdaya manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Visi Indonesia!.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun