Keterpilihan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pada Koalisi Indonesia Kerja, membawa tafsir yang berbeda. Kompetensi serta prestasi sebagai pengusaha dengan berbagai protofolio tidak dipungkiri lagi, termasuk sebagai Ketua Inasgoc pada perhelatan besar olahraga se-Asia yang telah berlalu, mungkinkah sukses itu akan bisa dibawa keranah politik?
Agak terbata Jokowi menerangkan Erick, dan yang identifikasi pertama yang dinyatakan adalah bila Erick adalah pemilik media. Tentu semua mahfum, Erick adalah personifikasi Republika dan semua produk media yang terasosiasi dengan Mahaka Group, mulai dari kepemilikan diberbagai industri media, termasuk televisi, radio, media luar ruang, hingga percetakan dan penerbitan.
Dengan demikian, titik tekan keberadaan posisi sebagai TKN menjadi strategis dan signifikan, terlebih kemudian secara individu, Erick Thohir dikategorikan mampu memiliki kedekatan untuk berinteraksi dengan kelompok milenial. Industri media memang dekat dengan industri kreatif berbasis anak muda pada keahlian multiskill dibidang multimedia maupun broadcasting.
Meski selama ini, Erick tidak pernah bersentuhan langsung dengan politik, tetapi pada ranah industri media, positioning politiknya terbaca melalui Republika yang menjadi Brand yang dikenal publik milik Mahaka Media. Keberadaan Republika, sejak awal pendiriannya memang ditujukan bagi upaya penguatan basis kelompok masyarakat Islam yang menengah dan modern, dipelopori ICMI.
Pada tengah perjalanan Republika, Erick kemudian masuk menjadi pemilik. Kehadiran Erick, membawa profesionalisme dunia bisnis, sehingga mampu membuat Republika tidak hanya survive sebagai sebuah entitas bisnis, tetapi sekaligus membawa peran yang netral dan indenpenden bagi arah pemberitaan yang berpihak bagi kelompok muslim modern serta moderat.
Jadi, posisi Erick Thohir sebagai Ketua TKN di KIK tentu sebuah upaya untuk memastikan dukungan media terhadap Jokowi. Dalam komunikasi politik, peran media teramat vital, menjadi amplifikasi pesan untuk memberikan pengaruh secara meluas kepada publik. Dan posisi media nasional kini memang ada pada pengusung Jokowi, sebut saja keberadaan figur Surya Paloh- Nasdem, Metro TV dan Media Indonesia maupun Harry Tanoe -Perindo, RCTI Group dan Sindo.
Media massa memiliki kemampuan untuk melakukan kerangka yang sistematik dalam membentuk agenda setting -penentuan agenda dalam upaya membangun opini publik, baik melalui pendekatan framing -penempatan bingkai kerangka pesan, maupun priming -mengarahkan fokus. Lalu di mana peran media yang independen dan netral? Hanya ada diberbagai buku literatur komunikasi saja.
Apakah tidak diperbolehkan media berpihak? Tentu saja diperkenankan dalam demokrasi. Media adalah pilar keempat demokrasi setelah triaspolitika -legislatif, eksekutif dan yudikatif.Â
Dan pada realitas terkini, pemilik media media bertindak sekaligus sebagai politisi bahkan memiliki partai politik, jadi media yang bersifat partisan adalah sebuah kewajaran, selama menempatkan kode etik jurnalistik sebagai panduan dalam memberikan dukungan.
Tidakkah hal itu berbahaya bagi demokrasi? Karena bisa jadi pengaruh pemberitaan yang bisa jadi asimetris dan berpotensi hanya menjadi alat propaganda dan pencitraan.Â
Problemnya, propaganda memang kini seolah terlecehkan, seolah menjadi upaya manipulatif, padahal propaganda bisa ditujukan untuk berbagai hal positif, yang mendorong terciptanya aksi dan tindakan nyata.
