Sesungguhnya alam memiliki cara, dalam berinteraksi dengan manusia. Banjir sebagai sebuah fenomena, adalah bentuk respon alam, atas apa yang dilakukan manusia terhadap alam lingkungannya.
Tetapi manusia memang hidup, dalam upayanya untuk mempertahankan diri, meski bukan berarti harus eksploitatif, yang tanpa perencanaan atas perlindungan resiko.
Pembangunan disatu sisi, bukan berarti penaklukan dan penghancuran alam, melainkan menjadikan lingkungan sebagai daya dukung bagi keberlanjutan hidup manusia.
Bersahabat dengan alam, bukan berarti harus menjadi naturalis, yang kemudian menihilkan kemajuan ilmu pengetahuan.
Mengelola pembangunan, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem manusia dan lingkungan alam, adalah upaya bersanding dalam hidup berdampingan secara damai.
Dalam persoalan pengelolaan, maka fungsi dan tugas pemerintah daerah menjadi penting guna memastikan minimalisasi potensi bencana serta melakukan upaya penggulangannya.
Hal ini harus dipahami publik, dalam kerangka, bahwa musibah bencana adalah satu bentuk konsekuensi alamiah, dapat terjadi tanpa terduga, karena itu mengatasi pasca kejadian dalam tindakan yang komprehensif, perlu menjadi bagian dari perencanaan antisipatif.
Disisi lain, meski masuk dalam kategori bencana, tetapi musibah seperti banjir adalah sesuatu yang saat ini, dengan menggunakan bantuan teknologi dapat diproyeksikan dalam prediksi yang lebih presisi, sehingga tidak mentoleransi keterlambatan respon penanganan.
Komunikasi Pemimpin
Seperti biasa, banjir di Ibukota adalah magnet dari sorotan banyak kalangan. Selalu menjadi polemik, bersinggungan dengan aspek politik. Meski dalam realitanya, pada periode kepemimpinan yang berganti-ganti problematika banjir belum juga dapat diselesaikan.
Meski telah menggunakan berbagai pendekatan, yang diindikasi dapat mereduksi dampak banjir dan mencegah kehadiran banjir, toh pada kenyataannya banjir tetap datang. Catat sekali lagi, banjir terjadi tanpa pandang bulu, siapapun pemimpin yang terpilih dan berkuasa saat itu.
Jadi, dibanding mencari kesalahan, sebaiknya berfokus pada akar permasalahan dan solusi atas dampak yang terjadi. Komunikasi dan kordinasi lintas pemerintah daerah perlu dibangun secara sinergis, termasuk keterkaitan pembangunan antar daerah khususnya supporting Ibukota.
Lantas apa yang menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya dalam respon terhadap suatu bencana?. Titik beratnya ada pada perilaku pemimpin. Kemampuan leadership, terlihat dalam kemampuan menterjemahkan bencana,sebagai sarana berkomunikasi baik langsung maupun melalui gesture kepada publik secara meluas, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut.
Pemimpin terpilih, dalam kondisi apapun, meski melewati rivalitas pemilihan yang sengit sekalipun, tetaplah pemilik sah kekuasaan, dan diberi mandat kewenangan. Dan dalam posisinya sebagai pemimpin bagi semua warganya, termasuk kelompok yang tidak memilihnya.
Menjadi pengayom dan pelindung, dengan demikian sikap asih dalam kelembutan hati bagi korban bencana perlu ditampilkan. Sementara, pada sisi yang bersamaan, berlaku cekatan dalam respon mengatasi bencana perlu ditunjukkan dan dilakukan.
Pemimpin, harus menjadi role model, menjadi inspirasi sekaligus mampu menyerap aspirasi. Termasuk membawa kesejukan serta kedamaian, dan disaat lain bisa menjadi tegas bukan sekedar galak. Â
Branding dalam Bencana
Pencitraan adalah kata yang saat ini semakin mudah dipahami public. Problemnya, hal itu menjadi bermakna konotatif, bila berada dalam ranah politik. Benarkah demikian? Lalu apakah dalam momen seperti bencana banjir bisa -dalam artian etik, sebagai sarana branding?.
Persoalan pencitraan adalah hal yang lumrah diera esteem ecosystem digital. Kehendak untuk tampil bagi seorang pejabat public adalah keharusan, untuk dikenal secara luas. Bahkan penampilan figur public, dalam jabatan politik pemerintahan adalah bagian transparansi.
Problemnya adalah tidak berlebihan berimbang. Kerja nyata, diboboti pencitraan, harus berlangsung dibanyak sisi kehidupan pejabat publik. Karena tokoh public, menjadi milik public sehingga hanya menyisakan sedikit ruang private yang personal, untuk diketahui masyarakat.
Ruang publik menjadi lebih dominan, dalam kehidupan petinggi pemerintahan.
Lalu, apakah etis bila dilakukan dalam kondisi bencana? Ini sangat bergantung bagaimana standar nilai yang Anda tetapkan tentang batas norma kesopanan. Secara pribadi, sebagai bagian dari kerangka komunikasi, maka semua momentum sesungguhnya dapat dijadikan sebagai bagian dari pencitraan, dan wajar-wajar saja.
Kecerdasan social dalam nalar public tentu dapat membedakan dengan pasti, mana yang hanya sekedar menampikan citra, dan mana yang mengkombinasikannya dengan bentuk empati nyata.
Bukan tidak mungkin, citra kemudian direkayasa sedemikian rupa seolah menjadi realita. Pada posisi tersebut, konsistensi adalah ujiannya. Saya tidak hendak menilai individu per individu pemimpin, baik yang lalu ataupun saat ini.
Tantangan terbesar pemimpin, memang bukan sekedar memperhatikan citra semata, tetapi memastikan hadirnya "rasa" sebagai pemegang tanggungjawab public, untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya tanpa terkecuali!.
