Problem internal yang dihadapi PTS tidaklah sedikit. Mulai dari penyediaan sarana prasarana, tenaga pengajar, hingga keharusan mencari peserta didik hingga pelaporan kegiatan perkuliahan, merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang tidak mudah.
Bahwa prinsip-prinsip ekonomi dalam penyelenggaraan PTS memang kerap menjadi masalah tersendiri. Sulitnya mendapatkan dosen yang berkualitas dengan "penghargaan" terbatas, bagaikan "mencari jarum ditumpukan jerami".
Belum lagi berbicara soal dukungan dana operasional yang dikelola dari biaya pendidikan para peserta didik, minimnya angka kepatuhan membayar kewajiban membuat PTS kerap melakukan "akrobatik keuangan" untuk tetap survive, perlu dicatat bila tidak semua yayasan memiliki kantung saku yang dalam, atau bahkan mempunyai diversifikasi bisnis yang beragam.
Bagaimana langkah bijak mengatasi persoalan kampus bodong nan abal-abal? Pemerintah harus turun tangan menertibkan, karena perilaku sedemikian dikategorikan penipuan dan memperburuk imej PTS itu sendiri.
Lalu akan seperti apa PTS ke depan? Pemetaan PTS berdasarkan kompetensi terkait perlu dilakukan secara rinci, melihat aspek pemenuhan kebutuhan bangsa ini agar memiliki kemampuan berdaya saing. Selain itu, pemberdayaan PTS sebagai partner PTN dalam agenda mencerdaskan kehidupan berbangsa.
Bila PTN mampu menetapkan basis kualitas input mahasiswa dengan indikator kecerdasan melalui mekanisme uji saringan masuk secara detail, PTS kerap berhadapan dengan kenyataan akan kesulitan mendapatkan peserta didik. Jelas bahwa PTS harus mandiri dan berdikari, tapi berperang dalam medan yang tidak seimbang kerap membuat PTS kelas menengah-bawah "kembang kempis" seolah "menghitung hari".
Perluas aksesibilitas pelatihan, beasiswa bagi tenaga dosen PTS, bantuan pemenuhan sarana pendidikan hingga sokongan arus kas perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai PTS yang dominasinya hingga 90% itu, hanya menjadi pelengkap penderita, dari sistem yang belum berkeadilan dalam upaya mencerdaskan serta menyejahterakan seluruh masyarakat.
