Ilustrasi/Kompasiana (Shutterstock)
Apa yang terjadi pada krisis di Yunani saat ini perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia. Meski terbilang tidak berkorelasi secara langsung, namun riak gelombangnya pasti lambat laun akan dirasakan secara global. Mencermati Yunani seolah melihat kenyataan bahwa hidup sederhana perlu biaya dan pengorbanan yang sangat besar.
Bagaimana tidak, Yunani memiliki rasio hutang hingga 177% dari PDB negeri para dewa yang sekitar U$242 miliar. Lebih jauh lagi data statistik ekonomi negeri Herkules ini terbilang negatif, pertumbuhan ekonominya hanya 0.2% dan senjang defisit anggaran mencapai 8% ditambah lagi dengan tingkat pengangguran yang mendekati 25,6%.
Gambaran suram tersebut jelas menyedihkan, terlebih karena selama ini pemerintah Yunani rajin berhutang untuk pembiayaan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Yunani gagal dalam mendorong kemandirian masyarakat, untuk secara bersama membentuk kekuatan ekonomi yang bertopang dari kemampuan sendiri yang terbebas dari intervensi bangsa luar.
Problemnya kemudian menjadi akut, setelah Yunani tergabung dalam kerangka ekonomi regional di Benua Eropa. Setelah menikmati hutang yang begitu besar, kini Yunani menolak untuk menerima hutang baru dengan berbagai persyaratan tambahan. Di satu sisi, sikap Yunani ini jelas mengundang risiko, khususnya bagi keberlangsungan roda operasional pemerintahan.
Optimisme Indonesia
Apakah Indonesia akan seperti Yunani? Hal ini dikuatkan oleh rumor yang kemudian beredar di berbagai media sosial tentang Indonesia akan menyusul Yunani dan PuertoRico. Meski dalam berbagai kesempatan dipaparkan bila rasio utang RI hanya 25%, senilai U$210 miliar, dengan pengganguran 5,815 dan pertumbuhan ekonomi rerata di atas 5%, kekhawatiran itu tidak dapat dipungkiri.
Secara prinsip, kita harus membangun optimisme ekonomi. Bahwa kasus serta situasi Yunani berbeda dari Indonesia. Fundamental ekonomi Indonesia secara struktur kuat. Namun seperti yang terjadi pada Krismon 98, ketika kita terlalu percaya diri memberikan statement fundamental ekonomi yang kuat, sekejap mata pula kenyataan berakhir berbeda, karena data ekonomi di kala itu hanya menjadi konsumsi manipulatif dari bawah untuk disajikan sebagai laporan kepada atasan di pusat.
Bila kemudian kondisi kali ini hendak dibuat secara berbeda, menarik untuk kembali menerapkan skema Berdikari- Berdiri di atas Kaki Sendiri sebagaimana Bung Karno pernah nyatakan. Kemandirian bangsa menjadi pembeda dari negara lain, kekuatan ekonomi ditopang dari desa hingga ke kota dengan partisipasi seluruh warga, konsepsi koperasi menjadi lembaga ekonomi desa dan daerah.
Jika kemandirian tidak tercapai, yang kemudian tersisa adalah hilangnya harga diri. Apa yang Yunani lakukan dengan mengadakan referendum, adalah bagian dari kepentingan menolak agenda pihak luar, membentuk kesepahaman pemikiran dan meningkatkan harga diri bangsa.
Sayangnya, tujuan mulia dari pemerintahan berkuasa di Yunani tersebut dilakukan terlambat, setelah berada di titik nadir terdalam. Terlebih karena sikap hidup sederhana kemudian menghilang, gaya hidup konsumtif menjadi tidak terkendali, tanpa kemampuan sendiri melainkan mendapatkan fasilitas dana talangan hutang.
