Pada kerangka ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat tidak kemudian distimulasi dengan pengangan tunai yang dimiliki, melainkan kepada kemudahan aksesibilitas harga yang diperlukan dalam kebutuhan konsumsi bagi pemenuhan primary needs.
Ketimpangan pendapatan yang direfleksikan melalui Indeks Gini yang bertengger semakin besar diangka 0.41 menandakan bahwa terdapat senjang antara “si kaya dan si miskin” menjadi lebar, untuk itu pemerintah harus mendorong terciptanya upaya pemerataan disamping mengejar pertumbuhan.
Beberapa langkah yang harus menjadi konsideran pemerintah, termasuk perlakuan atas pembukaan akses sumber ekonomi dan membentuk kebijakan yang pro-job and pro-poor (aspek pemertaan). Bila sudah demikian BLT tentu menjadi skema yang usang, karena tidak membentuk mentalitas bekerja terlebih kerap menjadi sarana bagi pemenuhan kebutuhan non primer.
Kembali pada persoalan kenaikan harga BBM, maka tantangan ini sekaligus menjadi ujian pertama Jokowi untuk berhadapan dengan wong cilik, mampukah revolusi mental yang didegungkan dapat mengentaskan mentalitas short cut dalam kerangka pembentukan kebijakan, termasuk mengembalikan martabat rakyat untuk keluar dari mentalitas meminta menjadi bekerja.
Tentu sebelum semuanya dapat dijawab oleh Jokowi dan kabinet yang disusunnya, maka kita perlu melihat contoh nyata dari kemampuan leadership Jokowi dalam memberikan inspirasi bagi ruang penghematan lain dalam anggaran pemerintah secara kreatif dan inovatif, sebelum kemudian memutuskan persoalan lingkaran belenggu BBM.
Selamat bekerja dan selamat datang Presiden terpilih.