Strategi Perbaikan Menuju Inovasi untuk Indonesia

Dalam strategi yang dikembangkan oleh Jack Welch mantan executive General Electric -GE selama 2 dekade, maka kita mengenal prinsip “Be no 1 or no 2 in business” menjadi inferior tentu tidak menjadi perhitungan bagi Welch, karena itu reorientasi dan refocus atas format bisnis GE menjadi hal krusial yang tidak bisa dinegosiasi, klausul utama nan mendasar adalah opsi untuk melakukan “Fix or Sell”.

Kepemimpinan Welch terbukti mengangkat performa GE kala itu, melakukan perombakan besar, memangkas pemborosan, melakukan efisiensi dalam aspek biaya sekaligus meningkatkan nilai pasar secara kontinu. Agaknya skema ini perlu menjadi konsiderasi bagi kepemimpinan pemerintahan baru Indonesia yang dihadang berbagai masalah yang sistemik.

Menjadi pelaku pasar yang terkemuka, memiliki arti harus melakukan berbagai perbaikan langkah signifikan menuju aspek fundamental, melakukan perubahan dalam kerangka bertahap maupun radikal yang mengatasi akar permasalahan lebih dari sekedar meredakan gejala yang timbul secara situasional.

Jelas dalam periode kepemimpinan kali ini, kerja keras nan cerdas dibutuhkan, dan Jokowi akan bertindak sebagai eksekutor utama. Dialektika antara improvement dan innovation harus menjadi kemampuan dasar kepemimpinan disetiap lini pemerintahan, meski demikian pemerintahan pusat harus menjadi motivasi atas role model yang akan berlangsung didaerah.

Berbagai kondisi ekonomi nan berat menjadi pekerjaan yang menanti pemerintahan baru, lambannya kerja aparatur birokrasi, disertai dengan citra negatif akan perilaku koruptif yang sulit ditepis, hal itu menjadi jauh lebih berat karena kita belum lagi terkait menghitung kontestasi politik ditingkat parlemen yang memiliki potensi bagi sandungan implementasi program pemerintah.

Lalu apa yang bisa dilakukan guna memecah kebuntuan tersebut? Kita membutuhkan inovasi kepemimpinan serta tipikal pemerintahan yang memberi solusi bukan hanya mampu mengidentifikasi persoalan semata.

Improvement to Innovation

Warisan pemerintahan terdahulu yang ditinggalkan dengan berbagai problematikanya, harus dipandang sebagai sebuah tantangan dibanding masalah, dan dalam tantangan tersebut daya kreatif dan inovasi pemerintahan dituntut bisa memberi jawaban.

Melalui perubahan atas dasar perbaikan menuju inovasi kita bisa mengatasi persoalan, meski keduanya memiliki perbedaan yang terpisah. Improvement -perbaikan mengisyaratkan perubahan secara secara incremental, terus menerus, dengan partisipasi dari bawah ke atas dalam resiko yang moderate.

Pada sisi lain, Innovation -inovasi adalah perubahan langsung yang mendasar dengan sifat memutuskan berasal dari atas kebawah dalam lingkar resiko yang terbilang tinggi. Bagaimana pemerintahan baru dapat memainkan peran improvement dan innovation sebagai dua pilar perubahan Indonesia secara gilang gemilang? Tentu disitulah peran penting dari instrumen pendukung.

Dalam implementasi perbaikan dan inovasi, maka terdapat 3 hal penting yang harus terlebih dahulu mengalami perubahan mindset dan paradigma, yakni (1) kapasitas organisasi, (2) format struktur organisasi (3) peran kepemimpinan, dimana ketiga hal tersebut harus menjadi padu padan yang saling berkait dalam menumbuhkan spirit perubahan dan pembaharuan.

Ketika seluruh perangkat perubahan dari perbaikan menuju inovasi telah tersedia, maka aparatus non instrumental pun wajib dipenuhi dalam 3 bentuk utama, yakni (1) hasrat untuk berubah, (2) kemampuan beradaptasi akan perubahan, dan (3) lingkungan yang tercipta untuk mendukung terjadinya perubahan, ketiga hal tersebut menjadi prasyarat bagi perubahan akan kemajuan sebagaimana yang diharapkan.

Sehingga dengan demikian, nantinya pola kerja pemerintah akan dimulai dengan identifikasi masalah yang akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan proses penyelesaian, kemudian dapat diukur tingkat keberhasilan sebagai indikator sukses atau tidaknya sebuah program kerja.

Dimana nantinya format perubahan akan perbaikan tersebut bisa berasal dan menjadi usulan ditingkat bawah hingga kemudian akan dieksekusi ditingkat pengambilan kebijakan tertinggi, dengan alat ukur sebagai evaluasi melalui data statistik atau teknologi informasi guna mengeliminasi resiko kegagalan.

Kebekuan akan perubahan yang bersifat drastis harus dimulai dari manajemen organisasi terbuka, dimana pejabat publik adalah pemberi layanan publik yang setiap saat harus bersedia untuk dievaluasi demi perbaikan, karena kita sudah lama hidup dalam kebuntuan perubahan.

Angin perubahan kepemimpinan kali ini tentu sangat diharapkan membawa serta proses perubahan dan perbaikan menuju inovasi bagi bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek kuantitas, namun juga dalam konteks kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.