Problematika Ekonomi-Politik Indonesia di Media Asing

Koordinasi presiden terpilih dengan KPK dan PPATK tentu patut diapresiasi untuk mendapatkan pertimbangan terkait dengan profil pada calon menteri nantinya, meski hal tersebut menjadi domain prerogatif presiden, namun pengabaian atas kehendak akan pemberantasan korupsi dengan mengeliminasi figur yang agak “kusam” adalah pertimbangan nan utama.

Bila korupsi disebut menjadi kanker endemis, maka peran pemerintah untuk dapat membuka akses penguatan akan instrumen hukum tindak korupsi seperti KPK perlu dipertahankan dari berbagai upaya pelemahan kewenangan yang diusung oleh berbagai pihak kelompok kepentingan yang berseberangan.

Sedangkan pada ranah ekonomi serta subsidi, hal ini menjadi bagian dari perwujudan kerja kabinet dibawah presiden baru untuk dapat memberikan terobosan dan perbaikan yang dapat menunjang pertumbuhan sekaligus pemerataan, termasuk meletakkan kerangka berpikir mengenai subsidi, karena cut off langsung atas subsidi bisa berdampak lebih luas dari apa yang dibayangkan.

Ekstrimisme memang erat dan lekat dengan konsepsi prinsip agama, namun demikian pemerintah harus memiliki langkah yang efektif dari pemisahan radikalisme keagamaan dari kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi kriminalisasi agama, sesungguhnya cara termudah untuk melepas radikalisme adalah dengan perbaikan kondisi ekonomi.

Manakala manifestasi langsung dari bentuk kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan bernegara dapat tercapai, maka sudut pandang nan sempit dalam pemahaman keagamaan dapat terkikis dengan sendirinya, karena kemiskinan serta kebodohan adalah sejatinya pembentuk radikalisme.

Berkaca dari telaah yang disorongkan oleh media asing, kita tentu berharap proses koreksi serta evaluasi dalam perbaikan penyelenggaraan bernegera dapat segera diimplementasikan dalam tujuan pencapaian kehidupan berbangsa yang adil makmur dan sejahtera sesuai amanat UUD '45. Merdeka.