Malam itu, tepatnya Kamis, 2 Januari 2025, adalah malam yang sangat saya tunggu-tunggu setelah melalui hari kerja yang cukup melelahkan. Setelah menyelesaikan segala tugas di kantor, saya akhirnya tiba di rumah sekitar pukul delapan malam. Udara malam itu terasa sejuk, dan suasana di lingkungan sekitar rumah begitu tenang, seperti memberi isyarat bahwa saya bisa beristirahat dengan tenang setelah hari yang panjang.
Begitu sampai di rumah, saya langsung meletakkan tas kerja di kursi dekat pintu masuk. Tubuh saya terasa begitu berat setelah seharian berkutat dengan berbagai pekerjaan dan rapat. Dengan langkah pelan, saya berjalan menuju ruang tamu, tempat sofa empuk kesayangan saya berada. Duduk di sofa itu selalu memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Saya pun menyandarkan punggung, menghela napas panjang, lalu mencoba melepaskan rasa lelah.
Di meja ruang tamu, terlihat secangkir teh hangat yang sudah disiapkan oleh ibu saya. Aroma harum teh melati yang menguar dari cangkir membuat saya merasa semakin rileks. Saya mengambil cangkir itu, menghirup aromanya, lalu menyeruput sedikit demi sedikit. Dalam keheningan malam, saya mencoba menikmati momen sederhana ini sambil memikirkan betapa bersyukurnya saya bisa pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga.
Namun, seperti biasa, sambil bersandar di sofa saya mengambil dan membuka gadget untuk membaca berita terkini sebelum benar-benar melepas diri dari hiruk-pikuk hari itu. Saya pun mengakses portal berita Gerindra.id, sebuah situs yang rutin sering saya kunjungi untuk mendapatkan informasi terbaru, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan politik di tanah air. Saat itu, sebuah berita terbaru langsung menarik perhatian saya.
Tidak lama setelah membuka portal tersebut, pandangan saya langsung tertuju pada sebuah artikel yang cukup menarik perhatian. Judulnya adalah, "Legislator Gerindra Jefry Romdonny Nilai Kebijakan Pajak dan Stimulus Selamatkan Ratusan Ribu UMKM di Jawa Barat." Judul itu membuat saya penasaran, karena saya tahu betapa pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian Indonesia, khususnya di daerah seperti Jawa Barat.
Saya mulai membaca artikel itu dengan penuh perhatian. Ternyata, artikel tersebut mengangkat pernyataan dari Jefry Romdonny, seorang anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Gerindra. Dalam pernyataannya, Jefry memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan pajak 12% hanya untuk barang-barang mewah pada tahun 2025.
Menurut Jefry, kebijakan tersebut bukan hanya sekedar langkah fiskal, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, khususnya para pelaku UMKM. "Keputusan ini bukan hanya soal pajak, tetapi juga soal keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Dengan tidak membebani barang-barang kebutuhan masyarakat umum, pemerintah berhasil menyelamatkan sektor UMKM dari ancaman penurunan daya beli masyarakat," ujar Jefry dalam wawancara yang dikutip oleh gerindra.id tersebut.
Saya merasa terkesan dengan apa yang disampaikan Jefry. Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif yang sangat besar, terutama bagi ratusan ribu pelaku UMKM di Jawa Barat. Kabupaten Majalengka, misalnya, mencatat bahwa 33.468 UMKM terhindar dari tekanan ekonomi yang lebih berat. Di Kabupaten Subang, sebanyak 16.958 UMKM merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini, sementara di Kabupaten Sumedang, angka tersebut mencapai 24.739 UMKM.
Saya terus membaca dengan rasa kagum. Jefry menjelaskan bahwa fokus pemerintah dalam mengenakan pajak pada barang-barang mewah adalah langkah strategis yang mendongkrak penerimaan negara tanpa memberatkan masyarakat umum. Ini menjadi solusi yang sangat cerdas untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang masih ada.
Langkah pemerintah yang fokus mengenakan pajak pada barang-barang mewah dianggap sebagai solusi cerdas. Kebijakan ini mendongkrak penerimaan negara tanpa menambah beban bagi masyarakat luas. Paket stimulus yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada malam tahun baru 2024 menjadi penegasan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
