Presiden Prabowo Tegaskan Vonis Berat untuk Koruptor: Jangan Lukai Rasa Keadilan Rakyat

 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil, terutama dalam kasus korupsi berskala besar. Dalam pidatonya yang berapi-api di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap vonis rendah yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Prabowo menilai bahwa vonis hukuman yang terlalu ringan tersebut bagi pelaku korupsi tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem peradilan, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar pada integritas penegakan hukum di Indonesia.

"Kalau sudah jelas menyebabkan kerugian, terutama hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi, tetapi rakyat itu mengerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Rampok ratusan triliun, vonisnya kok [hanya] sekian tahun," tegas Prabowo di hadapan para hadirin. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah, menunjukkan dukungan atas sikap tegas Presiden, seperti dikutip dari Bimata.id.

Teguran untuk Aparat Hukum: Jaksa Agung dan Menteri Pemasyarakatan

Dalam pidatonya, Prabowo juga secara langsung mengarahkan pesan kepada Jaksa Agung agar mengambil langkah hukum yang lebih tegas, termasuk mengajukan banding terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan yang tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Menurut Prabowo, hukuman yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi harus menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

"Jaksa Agung! Naik banding tidak kau? Naik banding ya? Vonisnya ya 50 tahun gitu kira-kira ya," ujar Prabowo. Pernyataan ini menyiratkan harapan Presiden agar jaksa atau aparat hukum  tidak ragu dalam memberikan hukuman berat kepada para pelaku korupsi dan bertindak lebih tegas dalam menangani kasus-kasus besar yang telah merugikan negara.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti potensi pemberian fasilitas istimewa kepada narapidana korupsi selama menjalani hukuman. Ia meminta Menteri Pemasyarakatan untuk memastikan bahwa penjara tidak menjadi tempat "istirahat nyaman" bagi para koruptor. Prabowo menegaskan bahwa hukuman harus ditegakkan secara adil tanpa pengecualian, termasuk dalam hal kondisi penahanan.

"Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, punya TV. Tolong, Menteri Pemasyarakatan, ya!" kata Prabowo dengan nada serius.

Ketimpangan dalam Penegakan Hukum: Keadilan untuk Rakyat Kecil

Prabowo tidak hanya berbicara soal korupsi berskala besar, tetapi juga menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia. Prabowo membandingkan hukuman ringan yang diberikan kepada pelaku kasus korupsi besar dengan hukuman berat yang sering kali dijatuhkan kepada masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran ringan, seperti pencurian ayam, yang sering kali berujung pada hukuman berat.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Bimata.id, Prabowo mengungkapkan keresahannya terhadap ketidakadilan dalam sistem hukum. Ia menyoroti perbedaan perlakuan terhadap pelaku kerugian besar yang sering mendapat vonis ringan dibandingkan masyarakat kecil yang dihukum berat untuk pelanggaran kecil. "Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian ratusan triliun vonisnya segitu. Ini melukai rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat. Dipukuli," tegasnya.

Presiden menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. Ia menyatakan bahwa setiap pelanggar hukum, baik dari kalangan bawah maupun atas, harus mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Komitmen untuk Pemerintahan Bersih dan Transparan

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, dan transparan, serta bebas dari kebocoran anggaran, dan tindakan merugikan negara lainnya. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk para pejabat eselon, untuk meninggalkan budaya korupsi seperti markup anggaran dan penggelembungan nilai proyek yang telah menjadi masalah sistemik.

"Seluruh aparat, eselon, budaya markup, budaya penggelembungan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta ya 100 juta. Jangan dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan," tegas Prabowo.

Prabowo yakin dan optimis bahwa dengan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang baik, negara akan mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Hal ini, menurutnya, akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara dan juga pembangunan nasional, termasuk juga pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Insya Allah, dengan kita kelola baik, penghasilan untuk negara akan baik," imbuhnya.

Dukungan terhadap Reformasi Penegakan Hukum

Pidato Prabowo ini tidak hanya menjadi pengingat bagi aparat hukum, tetapi juga merupakan seruan bagi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung reformasi penegakan hukum di Indonesia. Vonis ringan terhadap kasus korupsi berskala besar bukan hanya mencerminkan kelemahan sistem hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Presiden menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan makmur.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan pesan kepada para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan rasa tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan.

"Mari kita bersama membangun budaya hukum yang adil, bersih, dan tegas. Tidak ada ruang bagi korupsi dan pelanggaran hukum dalam pemerintahan yang saya pimpin," ujar Prabowo dengan penuh keyakinan.

Harapan dan Respon Masyarakat

Pidato Presiden Prabowo mendapat tanggapan positif dari masyarakat luas. Banyak yang berharap bahwa di bawah kepemimpinannya, pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif dan tidak pandang bulu dan hingga ke akar-akarnya. Sikap tegas Presiden dianggap sebagai angin segar dalam memperbaiki sistem hukum yang selama ini dinilai belum maksimal.

"Saya merasa terwakili dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Sudah lama rakyat menginginkan keadilan yang sebenarnya, terutama untuk kasus-kasus besar seperti korupsi ini," ujar seorang warga Jakarta bernama Doni Salman yang mengikuti berita tersebut.

Kesimpulan

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Musrenbangnas 2025 menjadi bukti nyata dari komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang adil. Bukan hanya sebuah teguran keras terhadap vonis ringan kasus korupsi, tetapi juga merupakan pernyataan komitmen untuk membawa perubahan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dengan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Masyarakat kini menantikan realisasi dan implementasi nyata dari komitmen tersebut, dengan harapan bahwa era baru pemberantasan korupsi akan benar-benar terwujud. Dan Indonesia akan menjadi negara yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.