Dalam pernyataannya yang dikutip dari Bimata.id, Prabowo mengungkapkan keresahannya terhadap ketidakadilan dalam sistem hukum. Ia menyoroti perbedaan perlakuan terhadap pelaku kerugian besar yang sering mendapat vonis ringan dibandingkan masyarakat kecil yang dihukum berat untuk pelanggaran kecil. "Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian ratusan triliun vonisnya segitu. Ini melukai rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat. Dipukuli," tegasnya.
Presiden menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. Ia menyatakan bahwa setiap pelanggar hukum, baik dari kalangan bawah maupun atas, harus mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.
Komitmen untuk Pemerintahan Bersih dan Transparan
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, dan transparan, serta bebas dari kebocoran anggaran, dan tindakan merugikan negara lainnya. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk para pejabat eselon, untuk meninggalkan budaya korupsi seperti markup anggaran dan penggelembungan nilai proyek yang telah menjadi masalah sistemik.
"Seluruh aparat, eselon, budaya markup, budaya penggelembungan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta ya 100 juta. Jangan dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan," tegas Prabowo.
Prabowo yakin dan optimis bahwa dengan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang baik, negara akan mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Hal ini, menurutnya, akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara dan juga pembangunan nasional, termasuk juga pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Insya Allah, dengan kita kelola baik, penghasilan untuk negara akan baik," imbuhnya.
Dukungan terhadap Reformasi Penegakan Hukum
Pidato Prabowo ini tidak hanya menjadi pengingat bagi aparat hukum, tetapi juga merupakan seruan bagi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung reformasi penegakan hukum di Indonesia. Vonis ringan terhadap kasus korupsi berskala besar bukan hanya mencerminkan kelemahan sistem hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Presiden menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan makmur.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan pesan kepada para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan rasa tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan.
"Mari kita bersama membangun budaya hukum yang adil, bersih, dan tegas. Tidak ada ruang bagi korupsi dan pelanggaran hukum dalam pemerintahan yang saya pimpin," ujar Prabowo dengan penuh keyakinan.
