Sebelumnya, sejak tahun 1966, sektor pariwisata hanya sempat satu kali berdiri sebagai satu kementerian sendiri, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Kala itu, posisi Menteri Pariwisata dijabat oleh Arief Yahya.
Selebihnya, antara tahun 1998-2024, sektor pariwisata selalu berbagi ruang dengan bidang-bidang lain, seperti ekonomi kreatif, seni, dan budaya. Sepintas, konsep "berbagi ruang" ini terlihat efisien, tapi rawan menciptakan situasi tumpang tindih, khususnya dalam konteks situasi kekinian.
Seperti diketahui, dengan potensi dan keberagaman di wilayah sedemikian besar, sektor pariwisata di Indonesia membutuhkan penanganan khusus yang fokus, supaya bisa digarap optimal.
Di era globalisasi seperti sekarang, fokus itu menjadi satu urgensi. Selain karena berkaitan erat dengan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata juga bisa menjadi satu alat "soft diplomacy" ampuh di kancah dunia.
Semua aspek dan potensi yang ada bisa menjadi satu aset berharga buat Indonesia. Dengan catatan, semua bisa dioptimalkan, dan punya keberlanjutan, sehingga bisa  menjadi satu warisan berkelanjutan, untuk dinikmati generasi-generasi berikutnya.
Referensi buku:
Harijono, Try (2023). Beyond Borders: Menjaga Sapta Pesona, Menembus Pergaulan Antarbangsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
