Pekan Olahraga Nasional (PON) biasanya menjadi satu ajang pesta olahraga yang menarik. Maklum, selain menampilkan banyak atlet muda, penyelenggaraan yang biasa digilir di setiap provinsi seluruh Indonesia juga menawarkan potensi daya tarik wisata, termasuk yang berbasis kearifan lokal.
Untuk PON edisi 2024, keunikan itu bertambah, karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, event empat tahunan ini dihelat di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara.
Edisi ini menjadi "perintis" PON berformat tuan rumah bersama, karena PON edisi 2028 dan 2032 akan menggunakan format serupa, dengan duet Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat sebagai tuan rumah.
Sepintas, format ini bisa membuat pesta olahraga nasional lebih semarak, karena cakupan wilayah tuan rumahnya lebih luas. Seharusnya, dari segi kualitas penyelenggaraan juga bisa lebih oke, karena beban biayanya tak lagi ditanggung sendirian.
Kalau setiap provinsi sudah punya fasilitas atau keunggulan di cabang olahraga tertentu, penyelenggaraan PON di Aceh dan Sumatera Utara seharusnya bisa jadi percontohan ideal untuk edisi berikutnya. Dengan catatan, kalau sukses besar dalam arti positif.
Masalahnya, PON 2024 malah menjadi satu panggung yang cukup kacau di berbagai aspek. Persiapan tidak maksimal, kualitas venue dan konsumsi atlet tidak memadai, sampai kualitas wasit bermasalah.
Ada susu yang diganti santan olahan pabrik kemasan mini, ada juga venue yang atapnya bocor atau belum jadi, Untuk event olahraga multicabang tingkat nasional, kualitas seperti ini benar-benar payah. Meski ada dua provinsi jadi tuan rumah, koordinasinya terlalu kacau.
Ditambah lagi, penyelenggaraan event olahraga seperti ini kadang masih diwarnai "previlese perlakuan khusus" untuk tuan rumah. Pada titik ekstrem, previlese ini menghasilkan mentalitas tidak sehat: tuan rumah (minimal) dapat medali, kalau bisa tidak (boleh) kalah.
Apa boleh buat, tim yang menghadapi tim tuan rumah jadi punya beban terlalu berat. Kalau menang rawan kena amuk suporter dan ofisial tuan rumah, kalau berusaha maksimal rawan dikerjai wasit. Serba salah.
Mentalitas ini menjadi satu kebiasaan khas di event olahraga nasional, yang juga membudaya juga di level Asia Tenggara bahkan Asia. Hasilnya, setiap kali Indonesia jadi tuan rumah SEA Games atau Asian Games, performanya terlihat keren, tapi itu semua hilang saat gantian jadi tamu.
Andai skandal keputusan kontroversial wasit di cabor sepak bola tidak viral pun, ini tetap akan menciptakan satu budaya tidak sehat. Kalau budaya dan perilakunya saja jelek, jangan harap kualitas atletnya bagus. Apalagi kalau si atlet sudah naik level, misalnya mewakili Indonesia di SEA Games, apalagi Asian Games atau Olimpiade.
Berangkat dari pengalaman di PON Aceh dan Sumatera Utara, Kemenpora, KONI dan pihak-pihak terkait perlu mengevaluasi ulang segala aspek. Dari perencanaan, kualitas infrastruktur, perwasitan, sampai asupan gizi atlet, semuanya harus punya standar baku yang tidak boleh ditawar.
Apapun alasannya, kalau kualitas event sekelas PON malah berada di bawah turnamen antarkampung (tarkam) itu sudah sangat memalukan. Jangan lupa, ini rutin disiarkan langsung di televisi nasional, dan dilihat masyarakat se-Indonesia.
Jadi, setelah kacau balau di edisi 2024, minimal ada perbaikan di edisi-edisi "tuan rumah bersama" berikutnya, supaya PON benar-benar mampu menjaring atlet berkualitas, bukan sebatas "arisan olahraga" yang secara bergilir menjadikan tuan rumah juara umum.
Bisa?
