"Flexing", Kunci Baru Pemberantasan Korupsi?

Dalam beberapa waktu terakhir, sorotan soal dugaan skandal pencucian uang di Kemenkeu mencuat. Nilainya mencapai 300 triliun rupiah, dan masih bisa bertambah, karena penelusuran masih berlanjut.

Dengan nilai sebesar itu, bisa terbayang seberapa besar kemarahan publik, dan seberapa malu Kemenkeu. Itu kalau urat malunya masih ada, karena perilaku menyimpang ini tampak berjalan sistematis dan terorganisir.

Tapi, ada satu hal menarik, yang menjadi "insight" tersendiri, yakni celah yang membuatnya terkuak ke permukaan. Celah itu bahkan datang dari satu perilaku umum di media sosial, yakni perilaku "flexing" alias suka pamer.

Baca juga: Agnes dan Dimensi Baru Usia 15 Tahun

Seperti diketahui, skandal besar ini sebenarnya terkuak secara tak sengaja, setelah kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak eks pegawai Ditjen Pajak mencuat.

Meski pelaku sudah ditahan bersama para tersangka lainnya, kasus ini bagai jadi kunci yang membuka masalah korupsi di Kemenkeu. Meski pada prosesnya berjalan rapi, ternyata perilaku suka pamer oknum pejabat korup ini terlihat secara vulgar.

Kalau bukan si oknum pejabat, anggota keluarganya yang biasa pamer harta.

Ada yang punya koleksi barang mewah, pesawat pribadi, sampai rumah bak istana.  Benar-benar satu contoh sempurna dari pemeo "tidak ada kejahatan yang sempurna".

Baca juga: Dari Ferdy ke Dandy

Semua terpampang rapi sebagai jejak digital. Makanya, bukan kejutan kalau belakangan ada banyak pejabat yang berlomba menghapus postingan di media sosial, bahkan menghapus akun mereka.

Tapi, berkat kejelian warganet Indonesia, masih ada begitu banyak informasi yang bisa dikumpulkan dan viral. Karenanya, bukan kejutan kalau KPK menggandeng warganet Indonesia sebagai mitra.

Terlepas dari isu "doxing" atau pelanggaran privasi, pengumpulan informasi seputar gaya hidup mewah oknum pejabat dan keluarganya memang jadi satu kunci dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi. Darinya jugalah, kita akan mendapat kepastian, apakah selentingan yang beredar di masyarakat valid atau tidak.

Di sisi lain, aktivitas pejabat dan keluarganya di media sosial juga bisa jadi alat kontrol yang bagus, karena bisa jadi medium penilaian paling sederhana buat masyarakat. Baik yang suka pamer atau pencitraan, semua bisa dilihat langsung.

Dengan demikian, akan sangat efektif jika pemerintah mewajibkan setiap pejabatnya (terutama di departemen yang rawan kasus korupsi atau sejenisnya) untuk punya media sosial pribadi.

Tujuannya bukan untuk eksis saja, tapi membudayakan transparansi, satu sikap yang memang harus dimiliki pejabat, dalam porsinya sebagai pelayan masyarakat. Ini penting untuk membangun rasa percaya di masyarakat.

Di luar aspek kepercayaan, transparansi juga jadi kunci untuk menghapus kecemburuan, karena oknum pejabat Ditjen Pajak yang korup bisa bermewah-mewah dari uang pajak yang dibayarkan masyarakat dengan susah payah.

Dengan semakin bergulirnya penyelidikan soal skandal besar di Kemenkeu, seharusnya pemerintah juga tak perlu ragu untuk bergerak cepat. Ini adalah satu kesempatan memperbaiki penilaian negatif soal pemberantasan korupsi, dan kesempatan ini belum tentu datang lagi dalam waktu dekat.

Tapi, semua akan bergantung juga pada seberapa kuat komitmen pemerintah dan seberapa baik keadilan yang ada. Tanpanya, masalah yang saat ini sedang jadi pokok bahasan di semua kanal berita akan terlupakan begitu saja.

Bisa?