Setelah Shin Tae-yong (pelatih Timnas Indonesia) dan Haruna Soemitro (anggota Exco PSSI) tampil di podcast, giliran Iwan Bule menyusul tampil di podcast, tepatnya pada Rabu (19/1) lalu.
Seperti halnya Shin Tae-yong, Ketum PSSI ini tampil di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Sudah banyak yang mungkin membahas tentang apa saja yang didiskusikan di sana, jadi saya (sekali lagi) memilih untuk membahas dari sisi lain, dengan fokus pada garis besarnya saja.
Alasannya simpel, garis besar topik bahasan di sana sudah cukup jelas. Pertama, posisi Shin Tae-yong di Tim Garuda aman sampai kontraknya tuntas tahun 2023, dan ada kemungkinan akan diperpanjang, jika progresnya bagus. Kedua, ada masalah di sepak bola nasional yang belum beres, misalnya dugaan pengaturan skor dan kualitas perwasitan nasional.
Dua topik yang jadi garis besar diskusi di podcast Deddy Corbuzier kali ini menjadi satu kemajuan, karena arah pembicaraannya sudah lebih fokus ketimbang podcast sebelumnya.
Topik pertama tentu saja sudah memastikan, gonjang-ganjing soal #STYStay dan #HarunaOut yang belakangan ini memanas di media sosial, sudah tak lagi jadi masalah, setidaknya sampai perhelatan Piala AFF U-23 bulan depan.
Topik kedua sebenarnya adalah masalah klasik sepak bola nasional sejak zaman baheula. Ada yang masuk ke dalam program televisi sampai berjilid-jilid, bahkan sampai dibuat Satgas Antimafia Bola oleh pihak kepolisian.
Sayangnya, penanganan masalah ini ternyata tidak benar-benar tuntas, karena masalah dugaan pengaturan skor dan keluhan soal kualitas perwasitan nasional masih saja mengemuka.
Untuk mencegah peluang terjadinya pengaturan skor, perlu ada sistem manajemen yang benar-benar profesional, supaya celah-celah seperti masalah tunggakan gaji pemain bisa dihilangkan sejak awal.
Untuk masalah kualitas perwasitan nasional, masalah ini paling bisa dilihat dari buruknya interpretasi soal aturan offside. Sudah ada banyak yang mempermasalahkan ini, tapi belum juga ada perbaikan serius.
Iwan Bule boleh saja menyebut, wasit di Liga Indonesia punya besaran gaji paling besar di Asia Tenggara, tapi kalau kualitasnya masih belum meyakinkan, maka layak dipertanyakan.
Gaji sudah oke, tapi kualitasnya kok masih bermasalah? Jelas, perlu ada perbaikan, dan untuk mewujudkannya, perlu ada langkah nyata yang serius dan kontinyu.
Di sisi lain, keterbukaan sang jenderal polisi soal besaran gajinya di PSSI memang layak diapresiasi, tapi seharusnya ini ditindaklanjuti dengan transparansi keuangan di sepak bola nasional. Sesuatu yang sebenarnya masih langka, padahal sudah menjadi satu hal wajib di sepak bola profesional.
Maka, penting untuk mulai membudayakan transparansi keuangan di sepak bola nasional, supaya penyakit lama bernama korupsi bisa mulai diobati di tingkat organisasi.
Di tingkat klub, transparansi ini menjadi penting, karena bisa membantu klub mengatur anggaran. Jika diatur dengan baik, masalah seperti tunggakan gaji pemain seharusnya tidak perlu ada.
Dengan transparansi keuangan di klub, fans juga bisa tahu, bagaimana keadaan klub kesayangannya. Dari sini, manajemen klub dan fans juga bisa diedukasi untuk lebih realistis soal target prestasi, sambil memonitor aliran dana yang ada.
Jadi, jika ada penyimpangan, semua bisa dideteksi, bahkan dicegah. Dengan begitu, kompetisi bisa lebih sehat, dan Timnas Indonesia bisa punya tim yang lebih berkualitas, karena pemain yang ada muncul dari kompetisi yang sehat dan berkualitas.
Keberanian Ketum PSSI tampil di podcast dan berbicara secara terbuka memang layak diapresiasi, karena tak banyak Ketum PSSI yang bisa bersikap seperti itu di masa lalu.
Tapi, akan lebih baik jika masalah yang diungkapkan di sana bisa segera ditindaklanjuti, supaya penampilan di podcast Deddy Corbuzier itu tak hanya berakhir sebagai diskusi belaka, karena itulah yang diharapkan publik sepak bola nasional.
Bisa?
