Setelah menghadirkan e-KTP dengan masa berlaku seumur hidup pada tahun 2009, pada tahun 2022, pemerintah kembali melakukan pembaruan, dengan menghadirkan e-KTP Digital.
Sebagai seorang warga negara, saya mengapresiasi langkah ini, karena memang sudah seharusnya dilakukan di era digital seperti sekarang.
Masalahnya, saya agak ragu soal kematangan konsep dan kesiapan di lapangan, terutama di tingkat bawah. Belajar dari kasus e-KTP saja, masih ada kekurangan di sana-sini. Misalnya, pemutakhiran masa berlaku e-KTP menjadi seumur hidup.
Untuk urusan yang satu ini, saya kebetulan sempat tak terlayani, saat coba mengurusnya di tingkat kecamatan. Alasannya klasik: blangko KTP tidak ada.
Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2019, saat saya bersiap merantau ke Jakarta. KTP saya sendiri akhirnya baru bisa dimutakhirkan dua tahun kemudian, tepatnya saat saya sudah kembali lagi ke Yogyakarta.
Waktu itu, dengan adanya prosedur pengurusan secara online karena imbas pandemi, semuanya beres dengan cepat. Tak ada lagi alasan "blangko KTP tidak ada", karena proses dan sistemnya sudah lebih terpadu.
Tapi, dengan pengalaman ini, saya melihat, pemutakhiran ke e-KTP Digital belum bisa segera dilakukan secara optimal. Selain karena faktor transisi ke teknologi digital, luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Indonesia menjadi kendala.
Di level sebelumnya saja, setelah 10 tahun lebih program e-KTP berjalan, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, apalagi jika sudah masuk ke ranah digital yang lebih kompleks.
Jika salah satu kuncinya adalah konektivitas internet, maka prosesnya akan cukup panjang, karena kualitas sinyal internet di Indonesia masih belum merata. Di Pulau Jawa saja, masih banyak daerah, terutama di daerah pelosok, yang tergolong "susah sinyal".
Jangan lupa, belakangan terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, yang cukup meresahkan masyarakat. Saya sendiri sudah sering menerima SMS spam atau penipuan dari nomor tak dikenal, dan itu cukup menjengkelkan.
