Pertimbangannya, mereka digaji dari uang rakyat, yang belakangan kesulitan akibat imbas pandemi. Jadi, dengan merasakan langsung kesulitan masyarakat, seharusnya mereka bisa membuat kebijakan yang benar-benar pas buat semua lapisan masyarakat.
Jika masih kurang, pemerintah antara lain juga bisa meniadakan seleksi CPNS untuk periode tertentu, misalnya selama setahun atau dua tahun. Bisa juga dengan menghapus sementara anggaran studi banding pejabat ke luar negeri, atau hal-hal kurang mendesak lainnya.
Dana yang dipotong itu bisa dialihkan, untuk membantu masyarakat yang paling terdampak imbas PPKM Darurat, sekaligus meredam potensi kerawanan sosial.
Selama tak ada yang mengkorupsi, seharusnya itu bisa membantu banyak orang, setidaknya sampai situasi bisa sedikit lebih baik.
Dengan demikian, negara bisa berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pengayom masyarakat, bukan hanya sekedar mengatur, tapi lupa menjamin rasa aman.
Ditakuti karena kemajuan teknologi, kekuatan militer dan ekonomi memang membanggakan, tapi ditakuti karena jadi episentrum baru pandemi Corona itu sungguh memalukan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
