Romansa Sepak Bola dan Politik

Dalam statuta FIFA pasal 17, yang lalu diratifikasi oleh negara-negara anggotanya, termuat bahwa setiap federasi sepak bola negara anggota FIFA harus bebas dari intervensi pemerintah. Lebih jauh, dalam pasal itu dinyatakan bahwa sepak bola harus independen, harus bebas dari unsur politik, termasuk politisasi.

Jika melihat tujuan awal penciptaannya, pasal ini tercipta, karena FIFA belajar dari pengalaman masa lalu, yang berawal pada pertengahan dekade 1930-an. Pada kurun waktu ini, FIFA menggelar dua edisi turnamen Piala Dunia, yaitu pada tahun 1934 (di Italia), dan 1938 (di Prancis). Dua edisi ini merupakan tindak lanjut dari suksesnya gelaran Piala Dunia 1930 di Uruguay. Prestise turnamen Piala Dunia, yang sejak edisi pertamanya mampu melampaui Olimpiade cabang olahraga sepakbola, mampu menarik atensi dunia.

Situasi makin menarik, dengan ditunjuknya Italia sebagai tuan rumah tahun 1934. Hal ini lalu dimanfaatkan pemerintahan fasis Italia-nya Musollini sebagai kendaraan politik, demi melancarkan misi propaganda pencitraan positif kepada dunia. Targetnya jelas; juara dunia. Untuk memenuhinya, Italia menaturalisasi beberapa pemain timnas Argentina, dan Brasil yang berdarah Italia, misalnya, Omar Sivori (Argentina).

Ketika itu, tindakan ini legal, karena belum adanya aturan FIFA tentang naturalisasi pemain asing. Berkat kebijakan naturalisasi ini, Italia sukses membangun tim kuat, sekaligus melemahkan kekuatan timnas Brasil dan Argentina. Situasi  makin menguntungkan Italia, saat Uruguay (juara Piala Dunia 1930) menolak berpartisipasi dalam turnamen. Hasilnya, Italia asuhan Vittorio Pozzo mampu meraih juara dunia tahun 1934 dan 1938. Tapi, sejarah mencatat Benito Musollini, sebagai penguasa pertama, yang terang-terangan mempolitisasi sepakbola.

Setelah Perang Dunia II, politisasi dalam sepak bola masih terjadi di Eropa. Terutama pada pertengahan dekade 1950an-1960an. Pada kurun waktu ini, politisasi dalam sepak bola dilakukan oleh pemerintahan fasis Jenderal Fransisco Franco (Spanyol), dengan Real Madrid dan Timnas Spanyol sebagai kendaraan politiknya. Tak heran, sikap Franco ini, membuatnya begitu dibenci di Catalonia, daerah asal klub FC Barcelona, musuh bebuyutan El Real. Akibat Franco pula, atmosfer laga El Clasico terasa begitu panas hingga kini. Karena, laga klasik ini menjadi simbol pertarungan, antara pemerintah pusat Spanyol versus Catalonia.

Dalam kurun waktu ini, dengan dukungan penuhnya, Real Madrid menjadi penguasa di Liga Spanyol dan Piala Champions Eropa. Tercatat, Si Putih mampu menjuarai Piala Champions Eropa lima kali beruntun dalam kurun waktu 1956-1960. Pada era pemerintahannya pula, Turnamen Piala Raja Spanyol (Copa Del Rey), diganti namanya menjadi Copa Del Generalisimo (Piala Jenderal).

Di level timnas, politisasi sepakbola ala Franco terjadi pada gelaran Piala Eropa edisi 1960 dan 1964. Pada edisi 1960, Timnas Spanyol menolak bertanding melawan Uni Soviet di perempatfinal. Alasannya, Uni Soviet adalah pendukung Kaum Republikan, lawan Franco pada masa Perang Sipil di Spanyol (1936-1939). Sedangkan, pada Piala Eropa edisi 1964, ketika Spanyol menjadi juara setelah mengalahkan Uni Soviet di final, Franco menganggap kemenangan ini sebagai 'kemenangan keduanya atas Uni Soviet'.

Di luar Eropa, contoh politisasi sepakbola secara terang-terangan terjadi pada Piala Dunia 1978 di Argentina, dan Tim Nasional Nigeria pada dekade 1990an. Politisasi sepakbola pada Piala Dunia 1978 dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer Argentina, yang dipimpin oleh Jenderal Jorge Rafael Videla. Pada saat itu, Piala Dunia 1978 dijadikan pemerintahan Junta Militer Argentina sebagai ajang pencitraan, untuk mengalihkan sorotan negatif dunia atas pelanggaran HAM yang diduga telah mereka lakukan.

Akibatnya, muncul kampanye boikot "Bloed en Paal" (Darah di Gawang) yang diakukan sejumlah bintang  sepakbola pada  masa itu, seperti Johan Cruijff, dan Paolo Rossi. Bagaimanapun, sejarah mencatat, Argentina sukses menjuarai Piala Dunia 1978, dengan Mario Kempes sebagai bintangnya.

Di Nigeria, politisasi sepak bola dilakukan pada masa pemerintahan militer Jenderal Sani Abacha tahun 1990an. Secara kebetulan, pada dekade itu Tim Elang Super sedang diperkuat generasi emasnya, dengan Nwankwo Kanu sebagai bintang, dan sedang panen prestasi. Nigeria mampu menjuarai Piala Afrika 1994, Olimpiade cabang Sepakbola 1996, serta menembus babak 16 besar Piala Dunia 1994, dan 1998. Panen prestasi timnas Nigeria ini lalu dipolitisasi oleh Abacha, sebagai bentuk pengalihan isu atas rezimnya yang korup dan otoriter. Tapi, ini semua berakhir mendadak pada tahun 1998, seiring dengan meninggalnya sang diktator akibat serangan jantung.

Jika kita melihat lagi, dari sejarah politisasi sepak bola di atas, pasal anti-intervensi pemerintah milik FIFA justru menunjukkan sisi buruk mereka. Mereka melupakan misi awal mereka terhadap sepak bola: independensi dan transparansi. Selain itu, FIFA seolah lupa diri, bahwa pendanaan utama federasi anggotanya bersumber dari sektor politik, dalam hal ini pemerintah negara asal federasi. Parahnya, statuta FIFA  selalu jadi tameng untuk melindungi federasi sepakbola dari fungsi "check and balance" yang dijalankan pemerintah. Dalam perkembangannya, 'independensi' versi statuta FIFA ini, justru mematikan transparansi.

Akibatnya, FIFA, dan anggotanya terlihat seperti kartel uang, dengan potensi korupsi cukup besar. Maka, tak mengagetkan jika belakangan, kita sering mendengar petinggi FIFA, dan federasi yang ditangkap karena dugaan korupsi.  Tanpa sadar, FIFA -dan anggotanya- justru menjalankan  politik mereka sendiri, sambil mengakui bahwa politik dan sepakbola adalah pasangan yang tak terpisahkan.

Jas merah, atau "jangan sekali-sekali melupakan sejarah", seperti kata Bung Karno dahulu, agaknya perlu dilakukan FIFA, dan anggotanya, termasuk Indonesia, untuk berintrospeksi. Mereka tidak perlu malu ataupun trauma untuk belajar dari sejarah. Karena sejarah ada supaya mereka dapat belajar dari kesalahan di masa lalu, untuk dapat menjadi lebih baik di masa depan.