Pilkada Tidak Langsung: Rakyat Cukup Duduk Manis Terima Nasib

Telah selesai Sidang Paripurna DPR dini hari tadi. Dan hasilnya adalah Pemilukada melalui DPRD atau Tidak langsung. Dimana selama ini kita banysa Indonesia bisa memilih sendiri pemimpin daerah kita maka kelak kita tidak mempunyai hak memilih lagi. Hak kita diwakili oleh anggota dewan yang belum tentu sesuai dengan perwakilannya. Kenapa diambil kesimpulan begitu? karna anggota dewan sekarang lebih memilih mementingkan kelompoknya dan diri sendiri daripada yang memilihnya. Memang tidak semua anggota dewan begitu. Tapi yang kita liat semalam adalah seperti itu. Bagaimana awal mulanya usul RUU Pilkada dengan opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD alias pemilukada tidak langsung? Presiden SBY/pemerintah adalah pihak yang mengajukan RUU Pilkada tersebut dan kubu koalisi merah putih (KMP) yang merupakan pendukung Prabowo calon Presiden yang kalah "memainkannya" agar tercapai dengan berbagai alasan yang diantara lain lebih menghemat biaya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar sendiri melalui televisi bahwa Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan mendukung pemilihan langsung (pemilihan melalui rakyat). Padahal beliau lah yang mengajukan RUU Pilkada tidak langsung. Maka terkejut dan bercampur gembiralah rakyat yang selama ini mendambakan demokrasi di tangan rakyat. Setelah melewati peristiwa reformasi pada tahun 1998. Rakyat menginginkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan rakyat harus dilibatkan. Tapi kejadian semalam membuat penonton semakin heran dan binggung apa yang dipikirkan partai yang di pimpin oleh Presiden yang telah menang 2 periode ini. Partai Demokrat menyatakan "Walk Out". Tetapi ada beberapa anggota DPR dari partai tersebut yang tetap tinggal. Alasannya bahwa opsi tambahan “10 penyempurnaan” untuk sistem pemilukada langsung tidak mendapat dukungan. Partai Demokrat ternyata tak berani menyatakan secara tegas dan terbuka mendukung atau tidak mendukung sistem pemilukada langsung. Ada "pikiran terselubung" mungkin pada anggota dewan. Sejak Partai Demokrat walkout, langsung terbaca hasil akhir yang akan terjadi. Kubu KMP (koalisi Merah Putih) yang merupakan pendukung Prabowo - Calon Presiden yang kalah dalam Pilpres kemarin sudah tidak bisa menahan nafsunya untuk “menentukan” proses pemilukada di tangan anggota DPRD, tentu sangat sumringah dengan situasi seperti itu apalagi jumlah mereka lebih banyak. Hasilnya sudah seperti yang diduga, opsi pemilukada melalui DPRD pada akhirnya menang. Ada segelintir orang yang malam ini sangat berbahagia mensyukuri keberhasilan kubu KMP mengangkangi hak-hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri/Akbar Tanjung, Anis Matta/Fahri Hamzah, Surya Dharma Ali dan Hatta Radjasa. Tentu juga para mafia sumber daya alam yang menyokong mereka dan akan mendapatkan keuntungan besar dalam pengusuran perizinan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini banyak ditentukan oleh para bupati dan gubernur. Dari beberapa berita dan artikel yang saya baca di media massa maupun media warga seperti Kompasiana  SBY/PD akan mengatakan kepada kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH): “Kami tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Kami sudah berusaha tetapi gagal”. SBY/PD juga akan mengatakan hal yang sama kepada kubu KMP, andai voting dimenangkan oleh kubu KIH. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa SBY dan PD berusaha cari aman dengan cara yang tidak elok bahkan culas dalam tradisi komunikasi politik. Dari sudut pandang sejarah, kita juga bisa menyebutkan bahwa SBY/PD jugalah yang akhirnya menghancurkan tradisi demokrasi langsung atau menghadang pertumbuhan hak politik rakyat dalam menentukan pemimpin. Dan perkembangan terakhir bahwa peristiwa RUU Pemilukada menjadi sorotan netizen dari negara lain. Karena beberapa kata kunci seperti #ShameOnYouSBY , #RIPDemokrasi , Orde baru telah menjadi Trending Topic bahkan Trending topik dunia. Bahkan di di beberapa media sosial, Presiden yang akan habis masa jabatannya dan akan di ganti oleh Joko Widodo disematkan gelar Bapak Pilkada Tidak Langsung. Karna setiap presiden memiliki sesuatu yang akan di ingat rakyatnya dikemudian hari. Atau mungkin para wakil kita di Parlemen berpikir rakyat cukup duduk manis biar kami yang memilih pemimpin daerah anda lalu terima nasib.

Gambar (https://twitter.com/thejakartaglobe/status/515363997147619328)