Penambahan Kementerian Demi Pelayanan yang Lebih Baik dan Efektif

"Kalau porsinya mau ditambah dari ketentuan maksimal di UU yang lebih dari 34 menjadi 40, pandangan normatifnya adalah perlu dilakukan revisi atau perubahan UU tersebut" kata Wiwik dalam CNN Indonesia.com.

Nah, persoalan perubahan UU ini tentu tidaklah sulit bagi Presiden Prabowo, apalagi beliau sudah berhasil merangkul sejumlah partai di parlemen.

Namun yang menjadi persoalan menurut sejumlah pakar hukum tata negara bahwa untuk saat ini tidak ada kegentingan yang memaksa untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu di tengah rencana Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menambah jumlah kementerian.

Yance Arizona, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada, misalnya. Beliau mengatakan dalam tempo.co, bahwa salah satu syarat diterbitkannya Perppu adalah adanya kegentingan yang memaksa dan dalam waktu yang singkat bukan dalam masa persidangan DPR, sehingga Presiden dapat membuat regulasi untuk mengatasi keadaan penting itu.

Berdasarkan pandangan kedua pakar hukum Tata Negara tersebut, penulis dapat menerima dan memahami bahwa rencana penambahan Kementerian dalam Kabinet Presiden Prabowo-Gibran sebenarnya sah-sah saja dengan beberapa alasan dan pertimbangan:

Pertama,  asalkan terlebih dahulu Presiden mengeluarkan Perppu tentang penambahan kementerian atau perubahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40.

Kedua, pertimbangan penambahan kementerian itu betul-betul demi pelayanan yang lebih baik efektif dan efisien kepada masyarakat Indonesia, bukan karena pertimbangan membagi-bagi kue kekuasaan. 

Sebab sangatlah disayangkan apabila harus mengeluarkan Perppu yang seharusnya hanya dalam kegentingan, memaksakan keluar demi mengakomodir praktik dagang sapi dengan membagi-bagi jatah menteri kepada partai politik pendukung pemerintahan.

Ketiga, penambahan kementerian negara itu sungguh-sungguh diperlukan demi menunjang tujuan, tercapainya visi-misi pemerintahan yang baru menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas. 

Sebab penambahan kementerian akan berdampak pada penambahan beban anggaran, karena negara harus mengeluarkan dana yang lebih banyak untuk pendirian kantor-kantor wilayah yang baru di 38 Propinsi serta biaya opersional kementerian (Kompas.com, 9/5/2024).

Jadi kalau Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah dilantik pada bulan Oktober mendatang dan hendak menambah jumlah kementerian hendaknya mempertimbangkan masak-masak segala resiko yang akan terjadi demi bangsa dan negara Indonesia tercinta, bukan semata-mata demi menyenangkan orang-orang di sekitar, termasuk partai-partai pendukung.