DARI semua pulau di Indonesia, mungkin pulau Timor yang mesti paling bersyukur karena selama pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo pulau kami paling banyak dikunjungi Beliau.
Kabupaten Belu harus lebih banyak bersyukur dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Malaka dan Timor Tengah Utara. Sebab kabupaten Belu mungkin lebih banyak mendapatkan kunjungan dari Presiden Jokowi. Kalau saya tidak keliru mungkin Bapak Presiden Jokowi sudah lima kali berkunjung ke Kabupaten Belu di perbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste.
Berbeda dengan kabupaten Belu, rakyat kabupaten Timor Tengah Utara merasa cemburu dengan kabupaten tetangga karena macamnya Bapak Jokowi lebih memilih Belu daripada mereka. Mudah-mudahan kali ini dalam rangka peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Bapak Jokowi bisa mampir di TTU.
Kalau kita nonton di Televisi beberapa waktu lalu ketika Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Propinsi Lampung dan beliau mendapati beberapa ruas jalan propinsi yang sangat memprihatinkan sampai-sampai beliau meminta Kementerian PUPR RI untuk turun tangan memperbaiki jalan-jalan tersebut, kami merasa prihatin.
Tapi tentu saja keadaannya sangat jauh berbeda dari Propinsi Lampung. Kami di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari ribuan pulau, tentu tidak sama dengan Propinsi Lampung. Dalam hal pembangunan jalan raya, umumnya jalan-jalan propinsi masih tergolong lumayan bagus daripada jalan kabupaten.Â
Rakyat di pedalaman pulau Timor patut berterima kasih karena pada jaman pemerintahan Presiden RI Ketujuh Bapak Joko Widodo inilah mereka boleh menikmati kemerdekaan dan pemerataan pembangunan yang sesungguhnya, dengan dibukanya jalan Sabuk Merah dirasakan sebagai kemajuan yang luar biasa.
Sementara itu pembangunan jalan dari pusat kabupaten ke kecamatan dan desa sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, kami mengangkat keadaan jalan ke kampung kami namanya Desa Maurisu, di kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Maurisu adalah sebuah desa di Pulau Timor, Kecamatan Bikomi Selatan. Maurisu kini terdiri dari empat desa yaitu Desa Maurisu sebagai Desa pertama; desa Maurisu Tengah; Desa Maurisu Utara; dan Desa Maurisu Selatan.
Letak desa Maurisu persis di bantaran sungai yang biasa disebut dengan istilah segitiga emas karena berada di perbatasan antara tiga kabupaten yaitu Kabupaten TTU, Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka.
Proyek Peningkatan Jalan Kukun-Maurisu
Pernah pada masa pemerintahan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, S.Pt (2010-2020) jalan Kukun-Maurisu mendapat jatah untuk peningkatan. Bahkan pada waktu itu sudah mendapatkan kode tender dari Dinas PUPR Kabupaten TTU dengan besarnya pagu anggaran Rp 2,2 Milyar. Namun kemudian upaya tender dibatalkan karena  terjadi miskomunikasi politik antara Bupati Raymundus Fernandez  dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) TTU. Menurut Bupati, Jalan Kukun - Maurisu harus hotmix, dengan besarnya pagu anggaran Rp 16,4 Miliar,  sedangkan DPR sebagai wakil rakyat TTU menghendaki jalan lapen dengan anggaran Rp 2,4 miliar. Atas dasar ketaksepakatan itu, maka proyek pembangunan jalan tersebut dibatalkan.
Kondisi Jalan Memprihatinkan
Sementara itu kondisi jalan Kukun - Maurisu  yang merupakan jalur utama akses ekonomi masyarakat dari desa ke kota kabupaten yaitu Kota Sari, Kefamenanu, keadaannya sangat memprihatinkan. Bahkan ruas jalan yang melewati Kampus Universitas Timor itu, bukan hanya dilalui atau dipakai oleh masyarakat setempat, tetapi juga dipakai oleh masyarakat kabupaten tetangga yaitu Masyarakat Malaka dan masyarakat TTS, kalau mereka mau menuju Kota Kefamenanu atau Kupang, Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Usai perdebatan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat TTU, proyek jalan Kukun-Maurisu dicoret dari program. Dan sebagai akibat, rakyat menderita karena terbatasnya angkutan mobil ke Maurisu. Pada hal Maurisu merupakan salah satu lumbung padi Kabupaten TTU. Akibatnya jalan daerah ini rusak parah, mulai dari Banloki, Taloeb, Oeana, Maurisu, Obenaf dan Bele tak tersentuh oleh kemajuan sedikit pun.
Pada musim panas atau kering hampir tak bisa dilewati karena abu atau berdebu. Dan pada musim hujan terlebih lagi tidak bisa dilalui karena lumpur yang dalam. Satu-satunya tarnsportasi masyarakat yang paling lama bertahan adalah DAMRI.Â
Berhadapan dengan situasi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus tetap beraktivitas karena tuntutan kehidupan yang rata-rata semuanya adalah bertani.
Sebagaimana diketahui bahwa sesuai PP No. 34 tahun 2006, status jalan raya sudah dibagi menjadi lima (5), demikian pun kewenangan pembenahannya pun berbeda-beda.
Pertama, Jalan Nasional tentu saja di bawah tanggung jawab PUPR Pusat.
Kedua, Jalan Propinsi di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Propinsi.
Ketiga, Jalan kabupaten di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten.
Keempat, Jalan kecamatan dan kelima jalan pedesaan di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten.
Tulisan ini semata-mata bermaksud untuk mengemukakan situasi riil dan kondisi jalan raya yang memprihatikan untuk memancing reaksi dan upaya perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Sebab apabila dari tahun ke tahun dibiarkan maka, masyarakat 4 kedesaan Maurisu akan terus berada dalam wilayah terbelakang, sampai kapan pun.
Selain itu berharap mungkinkah Bapak Presiden Joko Widodo merasa prihatin dengan rakyatnya di Maurisu yang tak pernah merasakan sentuhan pembangunan infrastruktur seperti yang dialami oleh wilayah-wilayah lain di Indonesia. Berharap juga suatu saat sebelum Bapak Jokowi menyelesaikan tugas mulianya sebagai Presiden RI Ketujuh, memerintahkan Kementerian PUPR RI untuk memperhatikan jalan yang menghubungkan antara Kota Kefamenanu dan Maurisu. Â
Demikian sedikit gambaran dari penulis yang pernah lahir dan besar di Maurisu tercinta. ***
Atambua: 08.05.2023
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
