Mari Bersama Mencegah dan Memberantas Korupsi

Kalau menurut Transparansi Internasional, korupsi itu diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya melalui menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya.

Dalam konteks kita di Indonesia, definisi korupsi merujuk pada UU No.31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui lagi oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Undang-Undang Indonesia mengartikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Untuk itu menurut Undang Undang ini, setidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian diklasifikasikan menjadi tujuh yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi atau pemberian hadiah.

Dalam nopas itu, para Uskup melihat setidaknya ada tiga hal penting yang terkait praktik korupsi, yaitu:

Pertama, bahwa orang melakukan korupsi karena adanya kebutuhan yang melampaui penghasilan atau karena keinginan yang berlebihan atau karena merasa penghasilan yang diterima tidak adil dibandingkan dengan apa yang menjadi haknya. 

Menilik praktik ini, maka sebetulnya banyak sekali terjadi korupsi baik yang besar maupun kecil. Tapi itu tetap sebagai korupsi. Menggunakan barang milik umum di luar waktu pemakaiannya itu juga korupsi. 

Dr. Anton Bele mengatakan korupsi itu penyalahgunaan milik umum, entah barang atau uang untuk kepentingan sendiri sehingga disebut merusak, menghancurkan bersama.  

Misalnya menggunakan mobil dinas atau plat merah untuk urusan keluarga pada jam kantor maupun di luar jam kantor. Sama saja, korupsi.

Kedua, bahwa bisa juga orang melakukan korupsi karena sistem membuka atau memberi peluang pada seseorang untuk melakukan korupsi. 

Sebuah sistem yang lemah memberi kesempatan untuk seseorang melakukan korupsi. Dalam hal ini, sistem pemberian hadiah kepada mereka yang berprestasi dan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum belum diterapkan secara baik dan optimal.